- Akademisi di Kaltim menyoroti pernyataan soal hak angket harus didahului hak interpelasi.
- Pernyataan itu sebelumnya disampaikan anggota DPRD Kaltim, Fraksi Golkar Husni Fahruddin.
- Menurut dosen Universitas Mulawarman, hak angket tak mensyaratkan interpelasi terlebih dahulu.
Ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti sebagai dokumen formal. Menurut dia, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah perlu dilakukan secara serius.
"Kalau hanya ditandatangani tapi tidak dijalankan, sama saja seperti yang kami kritik ke Pemprov. Tidak ada gunanya," ujarnya.
Meski mayoritas fraksi telah menyatakan dukungan, perdebatan mengenai prosedur penggunaan hak DPRD masih muncul.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, sebelumnya menyampaikan bahwa penggunaan hak angket seharusnya diawali dengan hak interpelasi untuk meminta keterangan pemerintah.
Dalam sistem ketatanegaraan, DPR memiliki tiga hak utama dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Ketiga hak tersebut diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 2 serta Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Hak interpelasi merupakan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dianggap penting dan berdampak luas.
Sementara itu, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
Adapun hak menyatakan pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah atau menindaklanjuti hasil penggunaan hak interpelasi dan hak angket.
Dalam praktiknya, penggunaan hak angket tidak secara eksplisit mensyaratkan penggunaan hak interpelasi terlebih dahulu.
Hak angket dapat diusulkan oleh anggota dewan lintas fraksi dan disetujui dalam rapat paripurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui hak angket, DPRD dapat membentuk panitia khusus yang memiliki kewenangan memanggil pejabat pemerintah, badan hukum, maupun masyarakat untuk memberikan keterangan.
Proses ini menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas kebijakan publik.
Perdebatan mengenai prosedur ini mencerminkan dinamika internal DPRD dalam merespons tekanan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Di sisi lain, dorongan penggunaan hak angket menunjukkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
