- Gubernur Kaltim akhirnya memberi tanggapan perihal aksi massa pada Selasa (21/4/2026).
- Gubernur Rudy Mas'ud menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan aparat keamanan.
- Dia berharap seluruh elemen masyarakat bisa menjalankan fungsi kontrol bagi pemerintah.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud akhirnya memberikan tanggapan terkait aksi massa yang menggeruduk kantornya dan Gedung DPRD provinsi pada Selasa (21/4/2026).
Demo 21 April tersebut berakhir ricuh lantaran masyarakat dan mahasiswa tidak bisa menemui Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji.
Rudy menyampaikan terima kasih kepada massa yang menggelar aksi. Tak hanya itu, ia juga berterima kasih terhadap aparat keamanan yang menjaga selama demonstrasi.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi," ujarnya melansir Antara, Rabu (22/4/2026).
Pernyataan itu disampaikan Rudy Mas'ud setelah hari aksi karena pada saat unjuk rasa ia tak menemui massa yang telah menunggu sejak siang.
Gubernur Rudy sangat berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di Benua Etam.
Menurutnya, berbagai masukan yang disuarakan oleh publik merupakan bahan evaluasi terbaik untuk mengakselerasi perbaikan kinerja Pemprov Kaltim ke depannya.
"Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli," ungkap Rudy.
Berdasarkan informasi, Polda Kaltim mengerahkan sebanyak 1.700 lebih personel gabungan dari berbagai instansi terkait dalam pengamanan aksi 21 April.
Ribuan massa memadati muka Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada dan sepanjang Teras Samarinda dengan bentangan hampir satu kilometer.
Sebelumnya, aksi demonstrasi hingga Selasa malam tersebut sempat berujung ricuh hingga diwarnai aksi lempar batu akibat kekecewaan massa yang gagal menemui pimpinan daerah.
Aparat kepolisian dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan terpaksa menembakkan meriam air (water cannon) guna menertibkan kerumunan saat situasi memanas dan melewati batas waktu menjelang Maghrib.
Unjuk rasa yang diinisiasi oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tersebut pada dasarnya mendesak DPRD Kaltim untuk segera menggunakan hak angket serta interpelasi.
Secara spesifik, para pengunjuk rasa mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah senilai Rp25 miliar yang dialokasikan untuk renovasi mewah rumah jabatan gubernur di tengah kondisi kesusahan rakyat, termasuk juga belanja-belanja operasional yang dinilai tidak efektif.
Para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan "Kaltim Darurat KKN", menggambarkan betapa kental nepotisme di masa pemerintahan Rudy Mas'ud, yang melenggangkan kerabatnya menduduki kursi strategis.
