- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud akhirnya memberikan tanggapan usai demo 21 April kemarin.
- Menurutnya, berbagai masukan publik merupakan bahan evaluasi kinerja Pemprov Kaltim.
- Rudy Mas'ud sebelumnya tidak mau menemui massa aksi yang menunggu sejak siang.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud akhirnya buka suara memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD provinsi pada Selasa (21/4/2026) malam.
Rudy Mas'ud mengapresiasi masukan dari ribuan massa usai aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Samarinda yang berakhir ricuh.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi," katanya dikutip dari Antara, Rabu (22/4/2026).
Dari pantauan pewarta, jumlah massa pada aksi unjuk rasa di muka Kantor Gubernur Kaltim tersebut sekira 4.000 orang, yang menyesaki Jalan Gajah Mada dan di sepanjang Teras Samarinda dengan bentangan hampir satu kilometer. Penjagaan kepolisian 1.700 lebih personel gabungan.
Lebih lanjut, Gubernur Rudy sangat berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di Benua Etam.
Menurutnya, berbagai masukan yang disuarakan oleh publik merupakan bahan evaluasi terbaik untuk mengakselerasi perbaikan kinerja Pemprov Kaltim ke depannya.
"Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli," ungkap Rudy.
Sebelumnya, demo 21 April berakhir ricuh hingga Selasa petang. Polisi berusaha membubarkan massa unjuk rasa yang sejak siang menunggu Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Para pengunjuk rasa yang kecewa lantas meluapkan kemarahannya dengan melemparkan botol minuman, tumpukan sampah, hingga bebatuan ke area gedung Kantor Gubernur Kaltim tersebut.
Kekecewaan massa memuncak karena Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud maupun Wakil Gubernur Seno Aji tidak kunjung keluar menemui mereka.
Polresta Samarinda bersama tim gabungan terpaksa menembakkan meriam air (water cannon) guna menertibkan kerumunan saat situasi memanas dan melewati batas waktu menjelang Maghrib.
Unjuk rasa yang diinisiasi oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tersebut pada dasarnya mendesak DPRD Kaltim untuk segera menggunakan hak angket serta interpelasi.
Secara spesifik, para pengunjuk rasa mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah senilai Rp25 miliar yang dialokasikan untuk renovasi mewah rumah jabatan gubernur di tengah kondisi kesusahan rakyat, termasuk juga belanja-belanja operasional yang dinilai tidak efektif.
Para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan "Kaltim Darurat KKN", menggambarkan betapa kental nepotisme di masa pemerintahan Rudy Mas'ud, yang melenggangkan kerabatnya menduduki kursi strategis.
