- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud didemo masyarakatnya sendiri pada (21/4/2026).
- Ribuan massa terdiri dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat adat.
- Sejumlah kontroversi sang Gubernur menjadi penyebab terjadinya aksi unjuk rasa tersebut.
SuaraKaltim.id - Ribuan massa melakukan gelombang protes terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud di Samarinda pada Selasa (21/4/2026).
Massa terdiri dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat adat turun ke jalan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
Mereka menuntut audit menyeluruh terhadap kegiatan Pemprov Kaltim dan mendesak penghentian praktik politik dinasti serta KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Para demonstran membawa berbagai poster bernada kritik tajam, salah satunya bertuliskan "Jabatan Publik Bukan Warisan Keluarga".
Aksi 21 April tersebut berakhir ricuh lantaran massa kecewa karena menunggu Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji tak kunjung menemui peserta demo.
Unjuk rasa besar-besaran bukan tanpa alasan. Mereka mengkritik kebijakan Gubernur Kaltim yang dinilai tidak pro rakyat hingga politik dinasti keluarga Mas'ud.
Publik mencermati posisi strategis yang ditempati saudara-saudara Rudy, mulai dari Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kaltim hingga Rahmad Mas'ud yang menjabat Wali Kota Balikpapan.
Melansir Kaltimtoday--jaringan Suara.com, nama-nama lain seperti Syahariah Mas'ud di DPRD Kaltim dan Hijrah Mas'ud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur (TAGUPP) kian memperkuat dugaan adanya monopoli kekuasaan.
Hal inilah yang menjadi pemicu utama tuntutan pemakzulan terhadap praktik tersebut dalam aksi demonstrasi kemarin.
Selain isu dinasti, gaya hidup mewah pimpinan daerah juga menjadi sasaran kritik.
Rudy Mas'ud sempat menuai kecaman setelah Pemprov Kaltim mengalokasikan dana Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas jenis Range Rover di tengah semangat efisiensi anggaran.
Merespons tekanan publik, Rudy akhirnya mengembalikan unit tersebut kepada penyedia dan membatalkan pengadaan.
Dinas Kominfo Kaltim menyebut langkah pengembalian dana ke kas daerah ini sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Persoalan anggaran kembali mencuat lewat rencana renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur senilai Rp25 miliar.
Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal, memberikan klarifikasi bahwa angka tersebut merupakan akumulasi untuk berbagai fasilitas pimpinan daerah selama beberapa tahun anggaran.
