- Kemendagri mendampingi secara khusus pengelolaan APBD Kalimantan Timur.
- Pengawalan khusus itu dilakukan menyusul banyaknya aduan mengenai anggaran.
- Wamendagri menyatakan pihaknya mendapat banyak catatan soal Pemprov Kaltim.
SuaraKaltim.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim).
Pendampingan khusus pengelolaan APBD tersebut menyusul banyaknya aduan masyarakat dan sorotan publik terkait alokasi anggaran.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah pusat mencermati secara serius perkembangan pengelolaan anggaran di daerah tersebut.
"Kaltim ini sedang kami dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kami mencermati opini yang ada di publik," kata Bima Arya dikutip dari Antara, Senin (27/4/2026).
Wamendagri menegaskan Kemendagri terus mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam penggunaan APBD serta memastikan alokasi anggaran selaras dengan prinsip efisiensi.
"Kami terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi," ujarnya.
Bima mengatakan ada sejumlah catatan dari Kemendagri terkait pengelolaan anggaran di Kaltim. Karena itu menurut dia, Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Irjen) dan melibatkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) untuk melakukan pemantauan dan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.
"Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kami sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan," ujarnya.
Bima Arya menekankan bahwa kepala daerah perlu memegang teguh prinsip efisiensi serta mengedepankan kepentingan publik dalam setiap kebijakan anggaran.
"Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," kata Bima.
