Baca 10 detik
- Kas daerah Pemkot Samarinda mengalami keterbatasan.
- Kondisi ini menyebabkan penyesuaian pembayaran utang.
- Ada sekitar Rp400 miliar yang harus dibayar secar bertahap.
"Kegiatan 2025 memang lebih banyak terkait infrastruktur, sehingga sebagian besar pihak ketiganya adalah kontraktor. Mereka memahami bahwa kondisi keuangan daerah saat ini memang seperti itu," ujarnya.
Ananta juga menyebut kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah yang ditempuh Pemkot Samarinda untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus menyelesaikan kewajiban yang ada.
"Efisiensi dilakukan agar tidak menambah utang baru. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk belanja pegawai, operasional pelayanan publik, dan penyelesaian utang yang memang harus dibayarkan," ungkapnya.
