- Aliansi GERAM menggelar unjuk rasa jilid II di Kantor Gubernur Kaltim pada 4 November 2026.
- Massa menagih realisasi tujuh tuntutan kepada Gubernur Rudy Mas'ud karena enam poin belum diselesaikan.
- Aksi unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan dibubarkan aparat kepolisian menggunakan kendaraan water cannon.
"Ini sebagai bentuk keresahan dari masyarakat, apalagi UMKM. Seperti saya, ternak-ternak saya pada mati karena mati lampu," kata Khadafi.
Ia menyebut pemadaman listrik sudah berulang kali terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun usaha.
"Ini sudah berbulan-bulan. Sudah berulang-ulang (mati lampu)," ujarnya.
Khadafi juga menyoroti ironi Kaltim sebagai daerah penghasil batu bara, tetapi masyarakatnya masih harus menghadapi persoalan pasokan listrik.
"Harapannya Pemprov bisa menyelesaikan lagi. Masa sudah banyak lubang tambang yang dikeruk, tapi masih mati lampu?" tuturnya.
Selain persoalan listrik, tuntutan GERAM juga mencakup penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan perusahaan yang terbukti membakar lahan.
Kemudian penertiban perusahaan tambang yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang, penyelesaian kelangkaan BBM, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Gratispol.
Selain menagih tuntutan lama, GERAM membawa dua tuntutan tambahan.
Pertama, meminta pemerintah menyediakan akomodasi dan penanganan bagi masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap karhutla.
Kedua, mendesak Gubernur Kaltim mengevaluasi Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), menyusul dugaan keterlibatan salah satu anggotanya dalam mobilisasi massa dan pernyataan yang dinilai menyudutkan mahasiswa.
