Ada Masalah! Lelang Proyek Pembangunan Jembatan PPU - BPP Ditunda Lagi

SuaraKaltim.id - Proyek pembangunan jembatan tol yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kota Balikpapan menimbulkan polemik. Akibatnya, lelang proyek tersebut harus kembali ditunda.

Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Nicko Herlambang menyebut lelang pembangunan jembatan tol penghubung lewat titik Nipah-Nipah dan Melawai ditunda karena beberapa persoalan.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten PPU terus mendorong pembangunan jembatan tol penghubung di atas Teluk Balikpapan tersebut terealisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi di dua daerah.

“Muncul pertentang terkait ketinggian ruang bebas jembatan dari permukaan air laut tertinggi pada proyek tersebut,” katanya di Penajam (25/9/2020).

Baca Juga: Aktivis Balikpapan Kampanye 'Relawan Kolom Kosong' Lawan Rahmad - Thohari

Menteri Perhubungan, lanjut dia, telah menerbitkan surat Nomor PR002/12/14 PHB 2015 tentang persetujuan ketinggian ruang bebas jembatan dari permukaan air laut tertinggi (clearance).

"Berdasarkan perhitungan dan telah disetujui Kementerian Perhubungan, ketinggian ruang bebas jembatan 50 meter dari permukaan air laut tertinggi," sebutnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap dapat dilibatkan dalam setiap pembahasan menyangkut pembangunan jembatan tol tersebut di tingkat pemerintah pusat.

Dari informasi yang didapat kata Nicko, pembahasan proyek pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan sudah sampai kepada Satgas (satuan tugas) ibu kota negara bidang perhubungan.

PT Waskita Toll Road selaku perwakilan konsorsium pembangunan jembatan tol pengubung sepanjang 11.75 meter dengan lebar 33 meter tersebut jelasnya, sudah menyiapkan data sekaligus dana untuk merealisasikan pembangunannya.

Baca Juga: Sah! Pilkada Balikpapan Lawan Kotak Kosong

"PT Waskita sebut jembatan tol penghubung itu sudah dibahas oleh Satgas ibu kota negara, yang jadi masalah pemerintah kabupaten dan provinsi tidak dilibatkan dalam pembahasan," tambahnya,

Untuk itu, Nicko berharap Pemerintah kabupaten dan provinsi harusnya dilibatkan dalam pembahasan karena persiapan pembangunannya cukup lama dan panjang.

“Jangan sampai ada informasi yang tidak jelas sumbernya jadi penghambat pembangunan jembatan tersebut,” pungaksnya. (Antara)