SuaraKaltim.id - Pasca aksi unjuk rasa oleh massa Balikpapan Bergerak, Pemerintah Kota Balikpapan berinisiatif membuka 27 puskesmas untuk melayani pemeriksaan Covid-19 kepada para massa yang ikut demo penolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal Omnibus Law.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengatakan dari 27 puskesmas yang disediakan hanya ada 7 orang peserta demo yang rapid test padahal ada lebih dari seribu mahasiswa serta pelajar yang ikut unjuk rasa pada 8 dan 9 serta 15 Oktober.
"Tapi pendemo yang sempat diamankan di Polres juga diperiksa (rapid test)," ujar Andi Sri Juliarty, Jumat (16/10/2020).
Hingga kini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 masih membuka layanan rapid test gratis bagi demonstran. Sedangkan hasil tes cepat yang dijalani 7 peserta unjuk rasa dinyatakan non reaktif.
"Kami tetap membuka layanan di 27 Puskesmas maupun klinik Polresta Balikpapan," jelasnya.
Hanya saja tak ada informasi spesifik mengenai peserta unjuk rasa yang menjalani rapid test. Tak diketahui dari kalangan mahasiswa atau pelajar.
"Yang jelas mereka datang lalu rapid test karena telah ikut unjuk rasa," tambahnya.
Lanjut Andi Sri Juliarty, pihaknya bakal melakukan sesuai prosedur penanganan Covid-19 apabila ditemukan hasil reaktif dari para demonstran yang mengikuti rapid test kemudian hari. Pasalnya berpotensi menjadi klaster baru.
"Segera lapor dan periksa bila ada gejala, dan dilanjutkan dengan tes swab. Biayanya ditanggung pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Demonstran Balikpapan Ganti Rugi Kerusakan Pagar Masjid Pasca Aksi Jilid II
Dirinya ingin para demonstran mau melaksanakan rapid test sebagai deteksi dini Covid-19. Mengingat protokol kesehatan tidak berjalan saat unjuk rasa berlangsung.
Banyak pengunjuk rasa yang melepas atau tidak memakai masker. Termasuk tak menjaga jarak.
"Layanan sudah kami buka, tapi belum banyak yang datang. Jadi, pendemo maupun mereka yang bertugas saat demo, silakan tes," katanya.
Sepinya minat demonstran pada rapid test ternyata, bukan karena lasan malas melangkan ke Puskesmas terdekat. Namun para demonstran masih sanksi, terkait pengumuman gratis dari Dinas Kesehatan.
"Saya juga kepingin ikut rapid test di Puskesmas, tapi saya takut kalau tetap di suruh bayar. Zaman sekarang kan, semula dibilang grtais tapi tahu-tahu di belakang ada uang yang harus dibayar," kata Muchlis, buruh perusahaan kapal di Kampung Baru.
Dijelaskan Muchlis, kabar rapid test itu sudah dia dapatkan sejak beberapa hari lalu. Dia sempat menanyakan pada rekan-rekannya yang sama-sama ikut aksi unjuk rasa, namun jawaban mereka semua sama.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen