SuaraKaltim.id - Tokoh nasional Rocky Gerung mengemukakan pandangannya mengenai konstelasi politik yang kemungkinan bakal terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Tahun 2024 mendatang.
Menurutnya, bisa jadi pada pilpres tersebut Joko Widodo (Jokowi) akan maju kembali, namun menjadi calon wakil presiden mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Pandangan tersebut diungkapkan Rocky saat diundang sebagai narasumber oleh Politikus Partai Gerindra Fadli Zon dalam wawancara yang dilansir akun YouTube Fadli Zon Official pada Selasa (3/11/2020).
"Saya dengar keterangan dari seorang politisi, dari Golkar, Nababan. Dia bilang begini. Nanti 2024, yang layak jadi presiden adalah Airlangga. Lalu nanti wapresnya Pak jokowi," kata Rocky Gerung.
Untuk diketahui, Rocky menyampakan hal tersebut dalam konteks menerangkan sirkulasi elite pemimpin di Indonesia masih belum berubah, yakni masih di lingkaran elite politik kekinian.
"Jadi, memang agak bercanda. Tapi sebetulnya kan, bawah sadarnya kan ingin mengatakan sirkulasinya di sekitar itu saja," kata Rocky meneruskan.
Rocky menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pertanyaan Fadli Zon, yang mempersoalkan perbedaan politik Indonesia pada masa revolusi dan era awal kemerdekaan, dengan situasi elite kontemporer.
Menurut Fadli Zon, pada era dulu, elite politik selalu bertarung pada tataran ideologi, konsepsi filosofis. Pendek kata, politikus zaman dulu selalu sekaligus sebagai pemikir.
Tapi kekinian, jarang ada politikus yang sekaligus pemikir, sehingga pertarungan politik yang disajikan bisa bermutu untuk masyarakat.
Baca Juga: Fadli Zon: Harusnya Yunarto Dkk Bantu Joe Biden Kemarin, Pasti Menang Telak
"Nah, apakah ada jalan pintas untuk mengubah hal itu, ataukah politik kita sudah terlalu dikuasai pragmatisme, bagiamana memutusnya?" tanya Fadli Zon.
Dalam penjelasan lebih lanjutnya, Rocky menjelaskan sirkulasi elite pemegang kekuasaan kini selalu berada di lingkaran tertentu.
Lingkaran elite itu pun dibentuk oleh sekelompok orang, bisa jadi oligarkis atau plutokrat, tapi bukan oleh rakyat sendiri.
Sembari mengutip konsep power elite dari Gaetano Mosca (sosiolog Italia yang fokus pada teori kelas penguasa) dan C Wright Mills (sosiolog pragmatis AS), Rocky mengurai masalah tersebut.
"Kalau pakai istilah Mosca atau Mills, yang disebut power elite ini kan sebetulnya bukan dipilih rakyat, tapi dipilihkan untuk dipilih oleh rakyat. Jadi ada peternak elite sebetulnya, kita bisa sebut oligarkis atau plutokrat segala macam," kata dia.
Tapi itu faktanya, pemimpin tidak murni dipilih oleh rakyat, sehingga sirkulasi itu hanya terjadi di antara mereka saja."
Menurut Rocky, belum ada kesepahaman politik untuk memunculkan calon-calon elite baru untuk mengambilalih tampuk kekuasaan dari elite-elite lama.
"Jadi terlihat tak ada imajinasi untuk mengatakan, oke kita buka semacam pameran pemimpin baru dari daerah, yang muda, sehingga 'kompetisi' betul-betul dibaca oleh rakyat."
Kalau hal tersebut tidak terjadi, maka, "Kayak tadi, kompetisi dalam elite sendiri jadinya kan. Jadi, pasar bebas politik tidak terjadi. Itulah asal-usul kemacetan-kemacetan politik saat ini," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kekayaan Hakim Dennie Arsan Fatrika yang Dilaporkan Tom Lembong: Dari Rp192 Juta Jadi Rp4,3 Miliar
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
- Di Luar Prediksi, Gelandang Serang Keturunan Pasang Status Timnas Indonesia, Produktif Cetak Gol
- Resmi Thailand Bantu Lawan Timnas Indonesia di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Agustus: Klaim 3.000 Gems dan Pemain 111
Pilihan
-
Harus Viral Dulu, Baru PPATK Buka 122 Juta Rekening Nasabah yang Diblokir
-
Profil Bupati Pati Sudewo yang Menaikkan Pajak 250 Persen
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru Agustus 2025
-
Era Tantiem Bancakan Komisaris BUMN Berakhir Pada Surat Edaran Danantara?
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Layar AMOLED Terbaru Agustus 2025
Terkini
-
BK DPRD Kaltim Tegaskan Rapat Daring Sah, Asal Penuhi Kuorum
-
Bahaya di Balik Pembangunan IKN: PPU Diintai Jaringan Narkoba
-
Sekwan Kaltim Disorot, Koordinasi Lemah Dinilai Ganggu Agenda Paripurna
-
Pemprov Kaltim Dorong Transformasi BUMD Jadi PT, DPRD Siap Bahas Usulan Perda
-
PPU Siapkan Pemekaran dan Layanan Dasar di Sekitar IKN, Ajukan 50 Hektare ke Bank Tanah