Sekwan Kaltim Disorot, Koordinasi Lemah Dinilai Ganggu Agenda Paripurna

SuaraKaltim.id - Di tengah pembahasan intensif terkait APBD Perubahan dan APBD Murni, sorotan tajam tertuju pada kinerja koordinatif Sekretariat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Isu pergantian jabatan Sekretaris DPRD (Sekwan) mencuat, dipicu ketidakhadiran pejabat eksekutif dalam sejumlah rapat paripurna.

Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menjadi salah satu pihak yang mengkritisi lemahnya komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia menyebut bahwa beberapa forum paripurna hanya diwakili staf ahli gubernur.

"Beberapa kali paripurna hanya dihadiri oleh staf ahli. Ini sangat disayangkan,” tegasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 4 Agustus 2025.

Menanggapi isu tersebut, Sekwan Norhayati Usman memberikan klarifikasi bahwa semua proses kerja selama ini masih berjalan dengan baik.

“Enggak ada (masalah), baik aja semuanya. Saya kemarin izin sakit aja, bukan cuti. Ya, semua aman,” ungkapnya.

Isu ini juga direspons oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia mengakui adanya evaluasi internal terhadap performa koordinasi Sekwan, utamanya menyangkut kehadiran pihak eksekutif dalam forum resmi.

“Beberapa kali paripurna dihadiri oleh staf ahli, padahal itu forum tertinggi di DPRD. Seharusnya kalau gubernur berhalangan, ada pendelegasian ke wakil gubernur, sekda, atau pejabat setingkat lainnya,” ujarnya.

Hasanuddin menjelaskan bahwa DPRD sebenarnya sudah menjadwalkan agenda-agenda penting melalui Badan Musyawarah (Bamus), dan telah melakukan pemberitahuan secara formal kepada pihak eksekutif.

Baca Juga: Magnet IKN Dorong Lonjakan Penduduk, Kursi DPRD PPU Siap Naik Jadi 30

Namun ketidakhadiran tetap terjadi, yang kemudian memunculkan persepsi publik bahwa ada koordinasi yang tidak berjalan maksimal.

"Sekarang ini kita sedang bahas APBD Perubahan dan APBD Murni, di mana Sekwan juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Anggaran. Kalau soal mutasi, perlu pertimbangan karena jika diganti, bisa menghambat proses,” tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, wacana pergantian Sekwan masih bersifat internal dan belum final. Fokus utama saat ini adalah memastikan pembahasan anggaran tidak terganggu oleh polemik birokrasi.