SuaraKaltim.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga seorang perempuan warga negara Inggris memiliki keterkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi yang resmi dilarang pemerintah pada 30 Desember 2020.
Mabes Polri akan mendeportasi perempuan berkewarganegaran Inggris tersebut. Warga Inggris ini menikah dengan seorang militan, dan melakukan pelanggaran visa.
Ia juga diduga memiliki hubungan dengan kelompok agama garis keras.
Polisi mengatakan warga negara Inggris tersebut bernama Tazneen Miriam Sailar. telah dibawa ke pusat penahanan imigrasi Jakarta.
Baca Juga: Terungkap! Belasan Terduga Teroris JAD dari Makassar Ternyata Anggota FPI
Associated Press mengutip juru bicara Polri Kombes Ramadhan melaporkan Sailar adalah penggalang donasi yang besar di Manchester, Inggris.
Sailar masuk Islam ketika menikah dengan Asep Ahmad Setiawan pada tahun 2010.
Asep adalah anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan al-Qaida di Indonesia.
Asep meninggal di Suriah pada tahun 2014. JI diduga sebagai dalang atas serangkaian serangan di Indonesia, termasuk bom Bali pada 2002 yang menewaskan 202 orang, kebanyakan turis asing.
“Kami masih menyelidiki apakah dia memiliki peran dalam aksi terorisme,” kata Ramadhan.
Baca Juga: Sidang Praperadilan Laskar FPI Kembali Digelar di PN Jaksel Hari Ini
Pengacara Sailar, Farid Ghozali, mengatakan kliennya telah menjadi aktivis kemanusiaan untuk korban bencana di Indonesia dan luar negeri sejak 2005.
"Kami hanya fokus pada pelanggaran imigrasinya karena dia tidak memiliki dakwaan terorisme," kata Ghozali.
Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi, Ahmad Nursaleh, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Inggris tentang deportasinya, kata juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi. Dia menegaskan visa Sailar telah habis dua tahun lalu.
Ahmad tidak mengatakan kapan deportasi itu akan dilakukan. Sailar memiliki seorang putra berusia 10 tahun yang lahir di Indonesia.
Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menolak berkomentar.
Pemerintah telah melarang kegiatan FPI dan pemimpinnya, Rizieq Shihab, ditangkap dengan tuduhan menghasut orang untuk melanggar batasan pandemi dengan mengadakan acara yang menggalang massa.
Pengadilan melarang JI pada tahun 2008. Densus 88 dengan dukungan AS dan Australia berhasil melemahkan aksinya. Namun ancaman baru telah muncul dalam beberapa tahun terakhir yang terinspirasi oleh serangan ISIS di sejumlah negara. (VOA)
Berita Terkait
-
FPI Tegaskan Tidak Ada Agenda Politik dalam Pertemuan Habib Rizieq dengan Wamenaker Noel
-
Wamenaker Noel Sowan ke Markas FPI, Habib Rizieq Minta Tekan Angka Pengangguran
-
Trump Deportasi 238 Gangster Venezuela ke El Salvador, Hakim AS: Langgar Hukum!
-
Kartu Hijau Dicabut: Aktivis Palestina Universitas Columbia Hadapi Deportasi Setelah Protes Gaza
-
"Deportasi Mandiri": Aplikasi Baru Trump Paksa Imigran Ilegal Pilih Pulang Atau Diburu!
Terpopuler
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Daftar Pemain Timnas Belanda U-17 yang Gagal Lolos ke Piala Dunia U-17, Ada Keturunan Indonesia?
- Titiek Puspa Meninggal Dunia
- Gacor di Liga Belanda, Sudah Saatnya PSSI Naturalisasi Pemain Keturunan Bandung Ini
- Eks Muncikari Robby Abbas Benarkan Hubungan Gelap Lisa Mariana dan Ridwan Kamil: Bukan Rekayasa
Pilihan
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
-
5 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Snapdragon, Performa Handal Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Diwarnai Parade Gol Indah, Borneo FC Tahan Persib Bandung
-
Persija Terlempar dari Empat Besar, Carlos Pena Sudah Ikhlas Dipecat?
Terkini
-
Dari Warung Kecil hingga Jutaan Rupiah, Berikut Kisah Sukses Warung Bu Sum Berkat Bantuan BRI
-
Adaptif di Era IKN, UMKM PPU Diminta Melek Digital
-
Gakkum KLHK Usut Kasus Hit and Run Penambangan Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul
-
Warga Ngeluh BBM Bermasalah, Pengamat Unmul Bongkar Dugaan Kebocoran Sistem
-
BBM Bermasalah, Pertamina Janji Buka Bengkel Gratis di 10 Daerah Kaltim