Perbaikan Data Penerima Bansos di Era Menteri Risma, Ini Perkembangannya

SuaraKaltim.id - Sejak dilantik pada 23 Desember 2020 lalu, salah satu hal yang jadi fokusan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) ialah memperbaiki carut-marut data penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia.

Informasi terbaru, pemerintah akan mempercepat realisasi pemberian sejumlah bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi.

Dilansir dari Inibalikpapan.com, jaringan Suara.com, sedikitnya ada tiga jenis bantuan yang akan digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Risma menjelaskan, pihaknya beberapa bulan belakangan ini tengah melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dengan daerah agar bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Mensos: Pahami Revolusi Komunikasi 4.0, Mahasiswa harus Belajar di Lapangan

“Beberapa bulan kemarin, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT Pos,” ujarnya

Kementerian Sosial menargetkan untuk memberikan BPNT kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan masing-masing 10 juta KPM untuk PKH dan BST.

Namun, hingga saat ini, data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang sebelumnya telah dikerjakan masih belum memenuhi jumlah target penyaluran tersebut sehingga pihaknya memutuskan untuk terlebih dahulu mengejar dan memenuhi target kuota program yang masih belum terisi.

Meski demikian, Risma berkomitmen untuk mengejar target sesegera mungkin agar pemerintah dapat segera mencairkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

“Ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Kami harus jemput perbaikan datanya, jadi kami bekerja sama dengan daerah untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” ucapnya.

Baca Juga: Kejar Target Penyaluran Bantuan Tunai, Kemensos Dorong Perbaikan Data

Oleh karena itu, Risma mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini dengan melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan. Kementerian Sosial sendiri telah menerjunkan tim validasi data ke sejumlah daerah untuk mempercepat pendataan.