- Kursi pijat Gubernur Kaltim tak bisa diganti dengan uang pribadi Rudy Mas'ud.
- Kursi pijat senilai Rp47 juta itu diusulkan dipindah ke Hotel Atlet atau bandara.
- Menurut Pemprov Kaltim, kursi pijat tersebut bisa dijadikan sumber PAD.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud tidak bisa menggunakan dana pribadinya untuk mengganti pengadaan kursi pijat yang menuai polemik.
Pengadaan kursi pijat Gubernur Kaltim senilai Rp47 juta itu diusulkan dipindahtempatkan ke Hotel Atlet atau VIP Room Bandara APT Pranoto Samarinda.
Kepala Diskominfo Muhammad Faisal mengatakan pihaknya melihat kursi pijat tersebut bisa dijadikan sumber PAD pemerintah provinsi nantinya.
"Dalam rapat pimpinan (rapim) sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, mengusulkan agar kursi pijat tersebut dialihkan, misalnya ke Hotel Atlet atau lokasi lain seperti VIP Room Bandara APT Pranoto Samarinda," kata Faisal, Selasa (5/5/2026).
Melansir Kaltimtoday--jaringan Suara.com, kursi pijat merek Kels Alice 2.0 warna navy itu sudah menjadi aset negara sehingga Gubernur Rudy Mas'ud tidak bisa menggunakan dana pribadinya.
Untuk jumlah unit, sementara ini yang sudah terinventarisasi di Kantor Gubernur adalah satu unit milik Gubernur, serta dua unit hasil pengadaan dari Biro Barang dan Jasa.
"Gubernur sudah menugaskan BPKAD untuk inventarisasi menyeluruh. Setelah data lengkap diperoleh, barulah akan ditentukan skema distribusinya gimana," kata Faisal.
Faisal menyebut rencana pemindahan kursi pijat puluhan juta itu, muncul karena adanya respons masyarakat yang kurang setuju terhadap pembelian tersebut.
Namun demikian, kursi pijat yang sudah dibeli tidak memungkinkan untuk dilelang ataupun dikembalikan, berbeda dengan kasus pengadaan kendaraan sebelumnya.
Meski begitu, keputusan final masih menunggu hasil rapat pimpinan berikutnya yang direncanakan pada Senin mendatang.
"Nanti akan kami infokan lebih lanjut finalnya seperti apa," tegasnya.
Selain itu, Faisal mengatakan bahwa juga sedang dikaji kemungkinan pengoperasian kursi pijat secara berbayar agar dapat memberikan pemasukan PAD nantinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Rudy Mas'ud ke Jakarta di Tengah Rencana Demo, Ini Penjelasan Pemprov Kaltim
-
Akhir Pelarian Pembobol ATM di Samarinda, Polisi Tangkap Pelaku hingga Jawa Barat
-
Kasus ISPA di Kaltim Melonjak Drastis, 3 Daerah Mendominasi
-
Wali Kota Andi Harun Buka Suara soal Korupsi Varia Niaga Rp30,97 Miliar
-
Tersangka Korupsi Batu Bara Rp30,9 Miliar, Dirut Varia Niaga Samarinda Tidak Ditahan