- Kasus siswa SMK di Samarinda meninggal akibat sepatu sempit menuai sorotan.
- DPRD Samarinda menyinggung lemahnya pendataan bantuan sosial di kota tersebut.
- Anggota DPRD meminta bantuan tepat sasaran dan menjangkau yang membutuhkan.
SuaraKaltim.id - DPRD Samarinda turut menanggapi tragedi kematian siswa SMK Negeri 4 Samarinda akibat sepatu kekecilan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi menyebut kasus meninggalnya pelajar SMK itu bukan sekadar musibah, melainkan bukti lemahnya pendataan bantuan sosial (bansos) di kota tersebut.
"Kami meminta Dinas Sosial segera memperbaiki dan validasi data penerima bantuan. Ini sangat penting agar distribusi bantuan benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” ujar Ismail dikutip dari Antara, Senin (4/5/2026).
Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi "kecolongan" dalam memastikan bantuan sosial sampai ke tangan yang tepat.
Ismail menyoroti bahwa kejadian ini menjadi bukti adanya celah dalam verifikasi lapangan.
Akibat lemahnya akurasi data, warga yang hidup di bawah garis kemiskinan justru terabaikan dari program jaminan sosial pemerintah.
"Jangan sampai karena masalah pendataan yang lemah, masyarakat miskin justru tidak tersentuh bantuan," tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tragedi memilukan menimpa Mandala Rizky Syahputra (16) yang meninggal dunia pada Jumat (24/04/2026) dini hari.
Siswa kelas 2 SMK ini harus meregang nyawa akibat infeksi serius yang dipicu oleh sepatu sekolah yang sudah tak muat di kakinya.
Keterbatasan ekonomi memaksa Mandala tetap mengenakan sepatu ukuran 40 meski kakinya berukuran 44. Luka tersebut kian parah dan membengkak setelah
Ia diwajibkan berdiri sepanjang hari selama menjalani program magang sebagai pramuniaga di sebuah pusat perbelanjaan di Samarinda.
Pekerjaan tersebut menuntut stamina fisik yang tinggi karena minim waktu istirahat maupun kesempatan untuk duduk.
Kenyataan pahit ini semakin miris karena keluarga korban dikabarkan tidak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Ismail menekankan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah.
Meski kewenangan SMK berada di bawah Pemprov Kaltim, ia menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tetap memikul tanggung jawab moral dan administratif terhadap kesejahteraan warganya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Klarifikasi Lagi! Pemprov Ungkap Isu Rehab Rumah Dinas Gubernur Kaltim Rp25 Miliar
-
Tak Bisa Diganti Uang Pribadi Gubernur, Kursi Pijat Rudy Mas'ud Bakal Dipindah
-
Pelajar SMK Samarinda Meninggal karena Sepatu Kekecilan, Ibu Ungkap Kronologi
-
Mensos Respons Kasus Siswa SMK Samarinda Meninggal usai Keluhkan Sepatu Sempit
-
Pemprov Kaltim Klarifikasi Perihal Heboh Anggaran Laundry Gubernur Senilai Rp450 Juta