Mensos Respons Kasus Siswa SMK Samarinda Meninggal usai Keluhkan Sepatu Sempit

SuaraKaltim.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyoroti tragedi kemanusiaan, menyusul kasus meninggalnya seorang siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Saifullah menekankan pentingnya penajaman data kemiskinan dan kerja sama pemerintah daerah guna mencegah kejadian terulang.

"Kata kuncinya adalah data dan kita perlu kerja sama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia tanpa kerja sama itu. Kita harus pastikan anak-anak dari keluarga yang memerlukan dukungan bisa kita jangkau," katanya dikutip dari Antara, Selasa (5/5/2026).

Berdasarkan informasi, insiden itu menimpa MRS (16), siswa kelas 2 SMKN 4 Samarinda, yang diduga meninggal dunia akibat infeksi serius yang dipicu oleh sepatu sekolah yang sudah tak muat di kakinya.

Keterbatasan ekonomi memaksa MRS tetap mengenakan sepatu ukuran 40 meski kakinya sudah berukuran 44.

Sepatu kekecilan itu diduga memicu luka parah saat menjalani program magang, sementara keluarga korban dilaporkan belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

Menyikapi hal itu, Saifullah menjelaskan bahwa kementeriannya tengah memaksimalkan teknologi melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG).

Aplikasi ini menghubungkan operator data dari tingkat desa hingga pusat, sebagaimana penugasan penginputan Data Tinggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Langkah tersebut didukung dengan pengerahan petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial di daerah untuk melakukan pengecekan lapangan atau ground check.

"Kalau misalnya kita ketahui sebelumnya dengan data yang ada, kita bisa melakukan intervensi ya. Jadi kita bisa mencegah adanya hal-hal yang memang menjadi bagian dari tugas kita untuk memberikan bantuan," tambahnya.

Selain itu, Saifullah juga menyoroti pentingnya kehadiran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa sebagai garda terdepan untuk menampung aspirasi dan keluhan warga kurang mampu, termasuk kasus-kasus mendesak seperti ijazah yang tertahan atau kebutuhan perlengkapan sekolah dasar.

Kementerian Sosial, menurut dia berkomitmen penuh untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kasus pengecualian data (eksklusi) seperti yang dialami keluarga MRS di Samarinda tidak kembali terjadi, sehingga perlindungan sosial dapat hadir secara menyeluruh bagi warga prasejahtera.