Rudy Mas'ud Minta Maaf, Anggota DPRD Kaltim Ungkit Kebijakan Pro Rakyat

SuaraKaltim.id - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu turut merespons permintaan maaf Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang sampaikan beberapa waktu lalu.

Namun, pernyataan tersebut perlu diikuti langkah konkret, terutama terkait kebijakan anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat.

Baharuddin menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian anggaran, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat kecil.

"Permintaan maaf penting, tetapi harus diikuti perubahan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika tidak, itu hanya menjadi formalitas," ujar Baharuddin dikutip dari Presisi--jaringan Suara.com, Selasa (28/4/2026).

Wakil rakyat ini juga menyoroti pengurangan usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, khususnya sekitar 160 usulan tambahan yang sebelumnya diharapkan dapat mendukung sektor ekonomi masyarakat bawah.

Baharuddin menjelaskan, usulan itu berperan penting dalam menyalurkan bantuan langsung, seperti penyediaan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bibit untuk peternak, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia menilai, kelompok masyarakat seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM selama ini justru menjadi penopang ekonomi daerah, terutama saat pandemi Covid-19.

"Mereka terbukti mampu bertahan ketika sektor lain melemah. Karena itu, kebijakan seharusnya tetap memberi ruang bagi mereka," terang Baharuddin.

Dia juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi representasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, pemangkasan usulan dinilai berpotensi berdampak langsung pada warga.

"Jika Pokir dipangkas, maka yang terdampak bukan hanya lembaga, tetapi masyarakat yang diwakili," ujarnya.

Lebih lanjut, Baharuddin menilai komitmen pemerintah daerah dapat dilihat dalam pembahasan anggaran mendatang, khususnya apakah program-program yang menyasar masyarakat kecil tetap menjadi prioritas.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim mencatat hanya 39 usulan Pokir yang masuk dalam perencanaan, dari total 160 usulan tambahan yang diajukan.

Seleksi dilakukan dengan pendekatan teknokratik berdasarkan rancangan awal RKPD 2027.

Bappeda menyebut prioritas pembangunan difokuskan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimum.