SuaraKaltim.id - UPTD Air Limbah Domestik akan dibentuk Pemerintah Kabupaten Paser.
Bahkan rapat rencana pembentukan UPTD Air Limbah Domestik sudah digelar, di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser, Senin (19/4/2021) lalu.
Sekda Paser Katsul Wijaya yang memimpin rapat.
Juga dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ina Rosana, Sekretaris Bappedalitbang, Soraya, Kepala BKPSDM Suwito, dan perwakilan perangkat daerah terkait.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Paser Ina Rosana mengatakan rapat tersebut dilakukan dalam rangka menampung masukan dari perangkat daerah terkait sebagai pertimbangan sebelum mengambil kebijakan pembentukan UPTD tersebut.
“Dari rapat ini bagaimana kita pertimbangkan baik-buruk dari sisi aturan, regulasi organisasi, SDM, dan anggaran, jika membentuk UPTD ini. Semuanya dipertimbangkan sebelum diambil keputusan,” ujar Ina, dilansir dari Antara..
Rapat tentang UPTD itu merupakan tindaklanjut dari Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Nomor : UM.02.01/Cb24/0245.3, perihal Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Kelembagaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Limbah Domestik Tahun Anggaran 2021.
Dalam rapat itu mengemuka rencana pembentukan UPTD baik UPTD pengelolaan tinja yang saat ini telah dilakukan di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), dan UPTD pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Apakah IPLT bisa kita perluas jadi UPTD, dari DLH memberi solusi agar IPLT dan TPA dijadikan satu UPTD,” ucap Ina.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Sebut Uang Makan Pekerja di IKN Capai Rp 7,5 M per Hari
Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser, Harjana, mengatakan pentingnya pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu.
“Karena disampaikan (pusat), APBN akan turun jika dibentuk UPTD. Apakah UPTD TPA atau IPLT, tapi kami pikir tidak mungkin satu-satu. Kalau saran kami baiknya jadi satu, UPTD pengelolaan TPA dan IPLT,” jelas Harjana.
Pada tahun 2020 Kabupaten Paser mendapat bantuan pembangunan IPLT dari Kementerian PUPR sebesar Rp5 Miliar.
Bangunan tersebut sudah digunakan dan dimanfaatkan Pemerintah Daerah.
Harjana mengatakan pada tahun ini Pemkab Paser akan mendapat kendaraan untuk mendukung kegiatan di IPLT tersebut.
Kabid Infrastruktur Wialyah pada Bappedatlitbang Paser Sutrisno Rohman mengatakan pentingnya dukungan anggaran dari APBN untuk pengelolaan limbah dan sampah, mengingat keterbatasan anggaran di APBD
“Kami sadar, jika kita berharap dari APBD makan pembangunannya kurang maksimal. Harus ada dukungan program pusat dan provinsi. Makanya nanti ada pendampingan kegiatan dari pusat untuk pembentukan UPTD itu,” ujar Sutrisno. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Gubernur Kaltim Sebut Uang Makan Pekerja di IKN Capai Rp 7,5 M per Hari
-
Mendes Terima Bupati Paser Bahas Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi
-
6 Hari Hilang, Korban Diterkam Buaya di Paser Ditemukan Tewas
-
MenLHK Minta Penghijauan di Ibu Kota Negara Baru Dimulai
-
Serapan Modal BUMDes di Kabupaten Penajam Paser Utara Capai Rp9,3 Miliar
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
22 Kasus Campak Muncul, Pemkab PPU Perkuat Imunisasi di Wilayah IKN
-
Pemprov Kaltim Perjuangkan DBH, Angkat Isu Beban Ekologis dan Sosial
-
Dari Rp 2,8 Triliun Jadi Rp 1,6 Triliun, APBD Bontang 2026 Kian Tertekan
-
IKN di Depan Mata, DPRD PPU Fokus Kawal Pembenahan Pesisir
-
Naik Status Jadi PPPK Paruh Waktu, 1.433 TKD Bontang Gaji Tetap UMK