Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Harus Akomodir Warga Lokal

SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) tidak sekadar pembangunan infrastruktur semata.

Pemerintah juga membangun manusianya dengan mengakomodir masyarakat lokal agar tidak terpinggirkan.

"Saat fasilitas IKN dibangun, kualitas SDM harus ditingkatkan," ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro pada KSP Mendengar di Balikpapan, Kaltim, Kamis 17 Juni 2021.

Juri menyebut, IKN tetap mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Selain itu juga menjadi transformasi pembangunan.
Namun Juri menyampaikan, masih perlu koordinasi serta sinkronisasi dengan kementerian atau lembaga.

Baca Juga: IKN Baru di Kaltim, Gubernur Isran Noor Sebut Akan Bertaraf Internasional

Harus ada komunikasi lebih lanjut, untuk memonitor permasalahan lebih lanjut. Masih perlu adanya pendalaman, jika ada data maupun fakta untuk mendalami permasalahan.

Pemindahan Ibu Kota Negara adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan. Terutama untuk menjadi Indonesia sentris demi keadilan dan kesejahteraan.

IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan seluruh Indonesia.

Dengan visi 'kota dunia untuk semua', IKN baru Indonesia terbangun dari infrastruktur dan konektivitas pintar. Harapannya menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, sekaligus simbol identitas nasional yang selaras dengan alam dan berbasis bhineka tunggal ika.

"Masyarakat Kaltim harus menjadi tenaga-tenaga profesional bukan hanya menjadi pegawai negeri, tidak cuma balai latihan kerja," tambah Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Wandy Tuturoong.

Baca Juga: Adhi Karya Bakal Ikut Lelang Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru RI

Pria yang akrab disapa Binyo ini mengatakan, pembangunan IKN hanya 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya investasi.

Sehingga dibutuhkan SDM yang kelas dunia, tidak hanya menjadi birokrat. Untuk itu, perlu juga ada strategi besar dalam pembangunan masyarakat Kaltim.

"Mengingat keterbatasan sumber daya kita, sehingga harus ada prioritas ditambah dengan inovasi dan kreativitas," tutur Binyo.

Persoalan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN menjadi perhatian beberapa peserta KSP Mendengar. Salah satunya Irwansyah dari Kerukunan Masyarakat Banjar di Kaltim (Pendamping masyarakat adat di Kaltim).

Hal yang sama diutarakan Roni Sikadarang, Pengurus FKPPI Kaltim yang mempertanyakan bagaimana kejelasan pembangunan IKN, terutama nasib SDM Kaltim.

"Apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan skill kami?" tanya Roni.

Begitu juga Abraham dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Abraham menegaskan, dirinya mendukung proses percepatan pembangunan IKN.

"Tapi sebagian besar masyarakat kalimantan timur masih bingung kepastiannya. Siapakah yang menjadi Ketua Badan Otorita Ibukota. Masyarakat butuh kepastian," ungkap Abraham.

Dia juga menyoroti infrastruktur masih banyak yang rusak. Jalan pemerintah pusat dan jalan pemerintah daerah banyak yang tumpang tindih. Abraham pun berharap, Presiden bisa memberikan mandat yang jelas dalam mengelola jalan.

Selain persoalan IKN, beberapa isu juga menjadi perhatian para peserta KSP Mendengar. Mulai dari rencana belajar tatap muka bagi anak sekolah, konflik agraria, isu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Oleh karena itu, KSP Mendengar di Balikpapan juga dihadiri Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan.