SuaraKaltim.id - Partai Golkar dipastikan akan mencopot Makmur HAPK dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kaltim. Meski begitu, mantan Bupati Berau ini mengaku belum mengetahui secara pasti surat yang dikirim dari DPP Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya santer diberitkan, jika Makmur HAPK akan digantikan oleh kader Partai Golkar lainnya, Hasanuddin Mas'ud di pucuk pimpinan kursi wakil rakyat Kaltim tersebut. Sementara itu, Makmur mengaku hingga kini belum mendapat panggilan dari Pengurus DPD Partai Golkar Kaltim.
"Saya belum berkomunikasi dan bahkan saya belum pernah dipanggil," ungkapnya seperti dilansir Presisi.co-jaringan Suara.com pada Senin (21/6/2021).
Dikatakan Makmur, partai politik memang boleh mengajukan usulan-usulan. Namun, usulan tersebut tetap akan digodok dan ditentukan DPRD Kaltim. Apalagi, lanjutnya, penggantian yang dilakukan adalah Ketua DPRD Kaltim.
Baca Juga: Geger Surat Pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dari DPP Golkar, Ini Penjelasannya
Saat dikonfirmasi mengenai usulan Fraksi Golkar menyoal pergantian antarwaktu (PAW) yang bisa saja ditolak fraksi partai lain, Makmur tidak berkomentar lebih lanjut.
"Semua berhak menyampaikan sesuatu kepada yang lebih tinggi. Usulan diterima atau tidak, bergantung kepada kepengurusan. Yang penting saya sampaikan apa adanya. Saya ingin memberikan pelajaran yang baik kepada generasi di depan," ucap Makmur HAPK.
Selain itu, kader senior Golkar Kaltim yang sudah 30 tahun bersama partai beringin itu juga membantah adanya wacana pergantian kursi Ketua DPRD itu berdasarkan kesepakatan sebelum dirinya dilantik menjadi wakil rakyat pada 2019.
"Tidak ada perjanjian apapun. Sesuai aturan partai, saya diperintahkan mengemban tugas sebagai ketua, ya saya jalani. Sebagai pribadi yang baik dan sebagai anggota partai yang baik, saya menyampaikan sesuatu. Diterima atau tidaknya bukan urusan kita," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, beredar surat pergantian antarwaktu (PAW) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang mengganti Makmur HAPK dengan Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menimbulkan pertanyaan di kalangan kader partai beringin tersebut.
Baca Juga: Klaim Kinerja di Pemerintahan Bagus, Golkar Jabar Pede Airlangga Jadi RI 1 di Pilpres 2024
Sebab, surat bernomor B-600/Golkar/VI/2021 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjennya Lodewijk F Paulus tertanggal 16 Juni 2021 masih belum dapat dipastikan kebenarannya.
Bahkan, Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim Husni Fahruddin menyatakan belum menerima surat PAW yang dimaksud. Namun dia menjelaskan, jika surat itu memang benar ada maka akan dinilai mekanismenya, lalu kemudian ditindaklanjuti.
"Kami belum dapat suratnya. Kalau sudah kami sampaikan," katanya seperti dilansir Presisi.co-jaringan Suara.com pada Sabtu (20/6/2021).
Dia juga menyebut, regulasi PAW pimpinan sebenarnya diatur dalam perundang-undangan, baik dalam peraturan pemerintah pusat, daerah, maupun dalam internal partai. Pun aturan tersebut yang nantinya akan dipertimbangkan jika surat PAW tersebut benar.
"Kami lihat dulu suratnya. Biasanya kalau benar, tiga hari ke depan datang suratnya," terangnya.
Sebelumnya, dalam surat beredar mengatasnamakan DPP Golkar tersebut memuat empat poin dasar persetujuan PAW Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024, dari tangan Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas'ud.
Pertama, menyampaikan dasar hukum pergantian antarwaktu berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Keputusan Rapimnas Golkar, Surat Edaran DPP Golkar, dan Surat DPD Golkar Kaltim pada 15 Maret 2021.
Kedua, DPP Partai Golkar menyetujui dan menetapkan PAW pimpinan DPRD Kaltim dengan sisa masa jabatan 2019-2024 kepada saudara Hasanuddin Mas'ud.
Ketiga, meminta DPD Golkar Kaltim menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Terakhir, agar surat tersebut dapat ditindaklanjuti dan diperhatikan.
Berita Terkait
-
Telah Kantongi SK Kepengurusan Baru dari Kemenkum, Bahlil Santai Ladeni Gugatan Kader di PTUN
-
Resmi Terima SK Kepengurusan Golkar, Bahlil Pastikan Tak Ada Nama Jokowi dan Gibran
-
Diserahkan Langsung Menkum Supratman, Bahlil Terima SK Kepengurusan Partai Golkar Periode 2024-2029
-
Golkar Bantah Kabar PTUN Batalkan SK AD/ART Partai: Banyak Penggiringan Opini
-
SK Kepengurusan Partai Golkar Disebut Dibatalkan PTUN, Begini Respons Bahlil Lahadalia
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Review Hidup Peternak Lele: Game Simulasi Bagaimana Rasanya Jadi Juragan Ikan
-
Jangan Lewatkan! Lowongan Kerja OJK 2024 Terbaru, Cek Syaratnya Di Sini
-
4 Rekomendasi HP Gaming Murah Rp 2 jutaan Memori Besar Performa Handal, Terbaik November 2024
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
Terkini
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
Prediksi BMKG: Pasang Laut Kaltim Capai 2,7 Meter, Berikut Dampaknya