Penanganan Covid-19 di Kaltim Seperti Fenomena Gunung Es

SuaraKaltim.id - Kaltim menjadi salah satu dari lima provinsi yang diberikan rapor merah oleh Presiden RI Joko Widodo dalam hal penanganan pandemi.

Hal tersebut diperkuat dengan PPKM Level 4 di lima daerah di Kaltim yang diperpanjang hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun melontarkan kritik atas program-program Pemprov Kaltim dalam penanganan pandemi yang dinilai kurang efektif.

"Malu lah sebagai warga Kaltim dapat rapor merah. Programnya tidak jelas, bagaimana mau mengatasi masalah. Sumber masalahnya saja tidak tahu," ungkap Samsun, Senin (9/9/2021) menyadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com.

"Kita baru bisa mengatasi masalah kalau akar masalahnya diketahui. Ini tidak teridentifikasi kata gubernur kurang lebih begitu. Pokoknya meningkat saja (kasus Covid-19)," timpalnya.

Menurut Samsun, lonjakan kasus Covid-19 di Kaltim seperti fenomena gunung es. Angka Covid-19 yang berhasil di-tracing barulah angka yang berhasil diidentifikasi saja. Sedangkan kasus Covid-19 yang tidak ter-tracing di masyarakat, malah jauh lebih banyak.

"Menurut saya, ini tidak bisa dibendung. Penyekatan sana-sini juga terkesan tidak serius. Ada tidak (penyekatan) yang serius yang memang benar-benar tidak boleh memasuki suatu kawasan. Tapi tetap pakai jam (durasi)," ujarnya.

Aturan Penyekatan Sudah Terlalu Lama. Masyarakat Butuh Makan Bos!

Masyarakat, disebut Samsun, sudah terlalu lama dibatasi dengan aturan penyekatan. Ia menyebut, warga Kaltim tak bisa selamanya dikekang aturan. Karena mereka perlu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

"Kalau diibaratkan sapi, dicucuk hidungnya sudah tidak akan bergerak. Tapi manusia tidak bisa dikekang begitu, selalu mencari jalan untuk menghindari penyekatan. Jadinya tidak efektif. Kemudian PPKM, masyarakat kita butuh makan, Bos!" singgungnya.

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 di Luar Jawa - Bali hingga 23 Agustus

Samsun melanjutkan, dalam kondisi ini masyarakat juga tidak bisa disalahkan, di samping petugas kesehatan yang sudah lelah menangani banyaknya pasien. Satu-satunya solusi adalah dengan mempercepat penyebaran vaksinasi untuk menciptakan kekebalan secara komunal.

"Masalahnya, vaksinasi kita masih rendah. Dosis pertama baru sekitar 18,37 persen, dosis kedua baru 11,97 persen. Ini perlu ada lobi-lobi khusus kepada pemerintah pusat untuk memberikan dosis vaksinasi lebih banyak di Kaltim. Nah ini lobinya tingkat tinggi, harus kepala daerah yang maju," tegasnya mengakhiri.