SuaraKaltim.id - Kaltim menjadi salah satu dari lima provinsi yang diberikan rapor merah oleh Presiden RI Joko Widodo dalam hal penanganan pandemi.
Hal tersebut diperkuat dengan PPKM Level 4 di lima daerah di Kaltim yang diperpanjang hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun melontarkan kritik atas program-program Pemprov Kaltim dalam penanganan pandemi yang dinilai kurang efektif.
"Malu lah sebagai warga Kaltim dapat rapor merah. Programnya tidak jelas, bagaimana mau mengatasi masalah. Sumber masalahnya saja tidak tahu," ungkap Samsun, Senin (9/9/2021) menyadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com.
"Kita baru bisa mengatasi masalah kalau akar masalahnya diketahui. Ini tidak teridentifikasi kata gubernur kurang lebih begitu. Pokoknya meningkat saja (kasus Covid-19)," timpalnya.
Baca Juga: Resmi! Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 di Luar Jawa - Bali hingga 23 Agustus
Menurut Samsun, lonjakan kasus Covid-19 di Kaltim seperti fenomena gunung es. Angka Covid-19 yang berhasil di-tracing barulah angka yang berhasil diidentifikasi saja. Sedangkan kasus Covid-19 yang tidak ter-tracing di masyarakat, malah jauh lebih banyak.
"Menurut saya, ini tidak bisa dibendung. Penyekatan sana-sini juga terkesan tidak serius. Ada tidak (penyekatan) yang serius yang memang benar-benar tidak boleh memasuki suatu kawasan. Tapi tetap pakai jam (durasi)," ujarnya.
Aturan Penyekatan Sudah Terlalu Lama. Masyarakat Butuh Makan Bos!
Masyarakat, disebut Samsun, sudah terlalu lama dibatasi dengan aturan penyekatan. Ia menyebut, warga Kaltim tak bisa selamanya dikekang aturan. Karena mereka perlu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
"Kalau diibaratkan sapi, dicucuk hidungnya sudah tidak akan bergerak. Tapi manusia tidak bisa dikekang begitu, selalu mencari jalan untuk menghindari penyekatan. Jadinya tidak efektif. Kemudian PPKM, masyarakat kita butuh makan, Bos!" singgungnya.
Baca Juga: Cara Warga Bantu Warga di Dusun Sengkan, Bantu Jual Dagangan Tetangga yang Terpapar Covid
Samsun melanjutkan, dalam kondisi ini masyarakat juga tidak bisa disalahkan, di samping petugas kesehatan yang sudah lelah menangani banyaknya pasien. Satu-satunya solusi adalah dengan mempercepat penyebaran vaksinasi untuk menciptakan kekebalan secara komunal.
Berita Terkait
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
-
6 Juta Paket Bansos Presiden Diduga Dikorupsi, Negara Rugi Rp 250 Miliar!
-
Rekam Jejak Karier Doni Monardo: Dari Kopassus sampai Panglima Pemberantas Covid-19
-
Terbitkan Perpres 48/2023, Jokowi Resmi Bubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan KPC-PEN
-
Menko PMK: Cuti Bersama Idul Adha Jadi Momentum Transisi Pandemi ke Endemi
Tag
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Penurunan Fungsi Kognitif Akibat Kebiasaan Pakai AI: Kemajuan atau Ancaman?
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
Terkini
-
Farid Nurrahman tentang Jembatan Mahakam 1: Jika Melewati Umur Strukturnya, Harus Dibangun Baru
-
64 Ribu Wisatawan Kunjungi IKN, Balikpapan Jadi Titik Transit Utama
-
Pertamina Gandeng Bengkel Resmi untuk Tangani Motor Berebet di Bontang
-
Tak Perlu Jauh-jauh, Liburan Seru Saat Long Weekend Bisa Dinikmati di Samarinda
-
Tahap II Pembangunan IKN Dimulai, Pemerintah Gelontorkan Rp 48,8 Triliun dari APBN