SuaraKaltim.id - Kaltim menjadi salah satu dari lima provinsi yang diberikan rapor merah oleh Presiden RI Joko Widodo dalam hal penanganan pandemi.
Hal tersebut diperkuat dengan PPKM Level 4 di lima daerah di Kaltim yang diperpanjang hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun melontarkan kritik atas program-program Pemprov Kaltim dalam penanganan pandemi yang dinilai kurang efektif.
"Malu lah sebagai warga Kaltim dapat rapor merah. Programnya tidak jelas, bagaimana mau mengatasi masalah. Sumber masalahnya saja tidak tahu," ungkap Samsun, Senin (9/9/2021) menyadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com.
"Kita baru bisa mengatasi masalah kalau akar masalahnya diketahui. Ini tidak teridentifikasi kata gubernur kurang lebih begitu. Pokoknya meningkat saja (kasus Covid-19)," timpalnya.
Baca Juga: Resmi! Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 di Luar Jawa - Bali hingga 23 Agustus
Menurut Samsun, lonjakan kasus Covid-19 di Kaltim seperti fenomena gunung es. Angka Covid-19 yang berhasil di-tracing barulah angka yang berhasil diidentifikasi saja. Sedangkan kasus Covid-19 yang tidak ter-tracing di masyarakat, malah jauh lebih banyak.
"Menurut saya, ini tidak bisa dibendung. Penyekatan sana-sini juga terkesan tidak serius. Ada tidak (penyekatan) yang serius yang memang benar-benar tidak boleh memasuki suatu kawasan. Tapi tetap pakai jam (durasi)," ujarnya.
Aturan Penyekatan Sudah Terlalu Lama. Masyarakat Butuh Makan Bos!
Masyarakat, disebut Samsun, sudah terlalu lama dibatasi dengan aturan penyekatan. Ia menyebut, warga Kaltim tak bisa selamanya dikekang aturan. Karena mereka perlu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
"Kalau diibaratkan sapi, dicucuk hidungnya sudah tidak akan bergerak. Tapi manusia tidak bisa dikekang begitu, selalu mencari jalan untuk menghindari penyekatan. Jadinya tidak efektif. Kemudian PPKM, masyarakat kita butuh makan, Bos!" singgungnya.
Baca Juga: Cara Warga Bantu Warga di Dusun Sengkan, Bantu Jual Dagangan Tetangga yang Terpapar Covid
Samsun melanjutkan, dalam kondisi ini masyarakat juga tidak bisa disalahkan, di samping petugas kesehatan yang sudah lelah menangani banyaknya pasien. Satu-satunya solusi adalah dengan mempercepat penyebaran vaksinasi untuk menciptakan kekebalan secara komunal.
"Masalahnya, vaksinasi kita masih rendah. Dosis pertama baru sekitar 18,37 persen, dosis kedua baru 11,97 persen. Ini perlu ada lobi-lobi khusus kepada pemerintah pusat untuk memberikan dosis vaksinasi lebih banyak di Kaltim. Nah ini lobinya tingkat tinggi, harus kepala daerah yang maju," tegasnya mengakhiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Penyerang Keturunan Rp 15,6 Miliar untuk Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 5 Rekomendasi Mobil Tangguh Mulai Rp16 Jutaan: Tampilan Gagah dan Mesin Badak
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Tipe SUV Juni 2025: Harga di Bawah 80 Juta, Segini Pajaknya
- 36 Kode Redeem FF Max Terbaru 5 Juni: Klaim Ribuan Diamond dan Skin Senjata Apik
- 6 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Tranexamic Acid: Atasi Flek Hitam & Jaga Skin Barrier!
Pilihan
-
Daster Bukan Simbol Kemalasan: Membaca Ulang Makna Pakaian Perempuan
-
Daftar 5 Sepatu Olahraga Pilihan Dokter Tirta, Brand Lokal Kualitas Internasional
-
10 Mobil Bekas Punya Kabin Luas: Harga di Bawah Rp100 Juta, Muat Banyak Keluarga
-
Daftar 5 Pinjol Resmi OJK Bunga Rendah, Solusi Dana Cepat Tanpa Takut Ditipu!
-
Hadapi Jepang, Patrick Kluivert Akui Timnas Indonesia Punya Rencana Bagus
Terkini
-
Pacu Produksi Pangan IKN, PPU Kebut Pembangunan Bengkel Alsintan
-
DPRD Berau Desak RSUD Baru Segera Difungsikan, Asalkan Fasilitas Sudah Lengkap
-
15 Kasus Asusila di Berau Sepanjang 2025, DPRD Dorong Ketegasan Hukum
-
Saldo Gratis Tanpa Misi? Buruan Klaim DANA Kaget Hari Ini Sebelum Kehabisan!
-
Saldo DANA Ratusan Ribu Bisa Kamu Dapatkan Gratis, Begini Caranya!