SuaraKaltim.id - Polemik mosi tidak percaya terhadap Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, semakin memanas. Pasalnya, delapan anggota Komisi III DPRD Samarinda telah menandatangi surat mosi tersebut.
Mereka menganggap Angkasa bukan lagi pimpinan Komisi III, dan menginginkan pergantian sang ketua. Tak terima akan itu, sang ketua pun bersiap untuk melawan.
"Saya akan melakukan perlawanan juga kepada para pendukung mosi, kalau perlu sampai ke pusat. Intinya, apa boleh di aturan itu mengintervensi partai lain untuk mengganti," ungkap Angkasa, saat dihubungi oleh Suara.com, Kamis (12/8/2021).
Disinggung soal keluarnya mosi tidak percaya lantaran kinerja pimpinan yang tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), ia menjelaskan, kegiatan komisi III tetap ada. Namun, lantaran adanya pandemi Covid-19 kegiatan tersebut dibatasi.
"Kalau disebut enggak ada kegiatan itu kan lucu. Kegiatan itu tetap ada. Contoh, kunjungan saya juga yang tanda tangan disitu. Dua tahun ini kan pandemi Covid-19 jadi kegiatan juga dibatasi," jelasnya.
Ia menilai, pimpinan komisi bukan hanya dirinya, ada wakil dan sekretaris komisi. Jika hanya menyasar kepada dirinya saja, evaluasi tersebut sangat tidak tepat.
"Ini sudah masuk ranah pembunuhan karakter. Saya disini sebagai ketua komisi karena perintah partai, bukan pribadi. Kalau sudah begitu ada pasal tersendiri kan," bebernya.
"Yang menempatkan saya di komisi itu partai, bukan mereka. Kalau begini ini soal suka atau tidak suka aja yang dibumbui dengan evaluasi kerja menurut mereka (pendukung mosi)," pungkasnya.
Namun hingga saat ini, dirinya belum melihat dan membaca isi surat dari delapan anggotanya, pendukung mosi tidak percaya.
Baca Juga: Mirip Slime, Ilmuwan Akan Kirim Jamur ke Stasiun Luar Angkasa
Kontributor: Apriskian Tauda Parulian
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Diskon Iuran BPJS untuk Ojol dan Pekerja Informal, Cukup Bayar Separuh
-
Pekerja Peserta BPJS Kini Bisa Cicil Rumah dengan Bunga Lebih Ringan
-
Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Jaga Daya Tahan Rakyat
-
DPR Desak KPU Klarifikasi Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres
-
Prabowo Dorong Negosiasi, Saham Indonesia di Freeport Bisa Lebih dari 10%