SuaraKaltim.id - Pengadaan multivitamin dengan nilai anggaran Rp 2 miliar memperburuk citra DPR RI. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI darii Fraksi PPP Syaifullah Tamliha.
Mengutip dari Suara.com, dirinya melihat pengadaan itu sebaiknya dibatalkan. Agar tak memperkeruh suasana.
"Ya dibatalkan, apa sih susahnya membatalkan. Membuat citra DPR buruk saja," katanya, Kamis (2/9/2021).
Menurutnya, pengadaan multivitamin memang tak dibutuhkan. Apalagi jika diberikan kepada para anggota DPR. Terlebih baginya para anggota dewan mampu membeli secara pribadi multivitamin untuk mereka.
Baca Juga: PBB Sebut Jokowi Menolak Amandemen UUD 1945, Tidak Ingin Dibilang 'Mau Tiga Periode'
"Ya gak perlu lah, masa kita kan beli sendiri. Saya vitamin D beli sendiri, kemudian apalagi tuh, ya kan bekas Covid," ujarnya.
Tak hanya Tamliha, Habiburokhman dari Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra juga memberi tanggapan yang sama. Ia mengatakan anggota DPR memang bisa membeli multivitamin masing-masing melalui dompet pribadi.
Ia juga menegaskan, pengadaan multivitamin bukan diperuntukan untuk para dewan di Senayan.
"Kalau anggota DPR membeli sendiri vitamin dari dana pribadi, termasuk kami juga membeli vitamin untuk keperluan konstituen di dapil juga dengan uang pribadi kami," ujarnya.
Pengadaan Multivitamin Rp 2 M Untuk Seluruh Pegawai di Kompleks Parlemen
Baca Juga: Giliran Petinggi Parpol Koalisi Non-parlemen Diajak Jokowi ke Istana, Ini yang Dibahas
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR) Habiburokhman membeberkan, pengadaan multivitamin oleh Setjen DPR menggunakan anggaran senilai Rp 2 miliar, bukan diperuntukan untuk anggota DPR. Katanya, pengadaan itu untuk seluruh pegawai yang berkerja di lingkungan Kompleks Parlemen, kecuali para dewan.
Berita Terkait
-
Junta Militer Myanmar Lakukan Pengeboman ke Warga Sipil, DPR RI Beri Kecaman
-
Pengamat Geopolitik: Ada Upaya Jatuhkan 'Orang-orang Dekat' Prabowo
-
Formappi Harap DPR Tak Ulang Kesalahan RUU TNI Saat Bahas RUU Polri
-
Tekan Angka Kecelakaan Saat Arus Balik, DPR Minta Rekayasa Lalu Lintas Harus Dioptimalisasi
-
Beredar Kabar Puan Maharani Disebut Menolak RUU Perampasan Aset, Cek Faktanya!
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Harga Emas Terbang Tinggi Hingga Pecah Rekor, Jadi Rp1.889.000
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
Terkini
-
Adaptif di Era IKN, UMKM PPU Diminta Melek Digital
-
Gakkum KLHK Usut Kasus Hit and Run Penambangan Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul
-
Warga Ngeluh BBM Bermasalah, Pengamat Unmul Bongkar Dugaan Kebocoran Sistem
-
BBM Bermasalah, Pertamina Janji Buka Bengkel Gratis di 10 Daerah Kaltim
-
Banjir di Jantung IKN, Alarm Dini untuk Infrastruktur Penyangga