SuaraKaltim.id - Akses jalan utama penghubung beberapa Kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sejak lama menjadi keluhan masyarakat di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, kini segera diperbaiki.
Hal ini diungkapkan oleh PPK 2.1 Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) II Kaltim, Teuku Surya Dharma belum lama ini. Ia mengatakan, jalan menuju Kota Bontang dan Kutim ini sudah mulai dikerjakan sejak Juni 2021 hingga 2023 nanti secara bertahap.
Tahun ini, perbaikan dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Balikpapan. Mulai dari kelurahan Lempake, Samarinda sampai Simpang Tiga Muara Badak, dengan kontrak sepanjang 52 kilometer. Namun hanya 23 km saja penanganan perbaikan jalannya dan terbagi di beberapa titik.
“Kontrak kami 52 km tapi efektifnya 23 km. Artinya 50 km itu dalam pengawasan dan penanganan sepanjang 23 km,” ujarnya, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (6/10/2021).
Dari 23 km terbagi beberapa titik yang dikerjakan, seperti di Kelurahan Lempake yang rawan banjir. Kemudian dari arah SPBU sampai di Bandara APT Pranoto namun tidak semuanya dikerjakan. Sedangkan yang full dikerjakan yakni, dari simpang bandara hingga simpang Muara Badak.
Sebetulnya perbaikan tahun ini di lokasi Kelurahan Lempake, namun melihat kondisi jalan di Desa Tanah Datar mengalami perubahan cukup signifikan sehingga dipindahkan kesitu dulu.
“Seharusnya penanganan di Tanah Datar itu 2022. Lalu kami revisi dan rubah kontraknya. Oleh karena itu, kami bisa tangani tahun ini karena yang urgen dulu."
“Waktu perencanaan dulu, kondisi jalan masih terbilang bagus. Tapi berjalannya waktu terjadi perubahan yang signifikan salah satunya ditenggarai adanya sedimentasi pengupasan lahan. Kami gak bilang tambang ya,” tambahnya.
Selain pengerjaan jalan, pihaknya juga membangun galian saluran air atau drainase sehingga ketika hujan yang menyebabkan banjir bisa diatasi.
Baca Juga: Simulasi Pembukaan Museum Mulawarman, Bukti Vaksin Pengunjung Wajib Ditunjukkan
Ia menyebutkan, pelaksana pekerjaan ini dilakukan oleh PT Bumi Karsa dari Makassar, di mana proyek ini dikerjakan secara bertahap dengan anggaran sebesar Rp 227 miliar.
“Tahun ini, alokasi anggaran Rp 36 miliar, selanjutnya di 2022 sekitar Rp 140 miliar dan sisanya di 2023,” jelasnya.
Ia menambahkan, setidaknya ada dua perusahaan memiliki konsesi di wilayah tersebut yang sudah berkomitmen untuk membersihkan saluran sedimentasi dan reklamasi lahan pada Oktober 2020 lalu, namun sampai detik ini tak kunjung terlaksana.
“Sampai hari ini belum mereka laksanakan, harapan kami segera dilaksanakan,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
CEK FAKTA: PBB Disebut Intervensi DPR Indonesia, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Prabowo Akan Bubarkan DPR Jika Tak Sahkan UU Perampasan Aset
-
CEK FAKTA: Undang-Undang Perampasan Aset Disahkan Prabowo
-
CEK FAKTA: Pendaftaran PPPK Paruh Waktu 2025 Bisa Lewat Tautan Facebook
-
CEK FAKTA: Klaim Sahroni Marah ke Polisi Usai Rumahnya Dijarah