SuaraKaltim.id - Akses jalan utama penghubung beberapa Kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sejak lama menjadi keluhan masyarakat di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, kini segera diperbaiki.
Hal ini diungkapkan oleh PPK 2.1 Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) II Kaltim, Teuku Surya Dharma belum lama ini. Ia mengatakan, jalan menuju Kota Bontang dan Kutim ini sudah mulai dikerjakan sejak Juni 2021 hingga 2023 nanti secara bertahap.
Tahun ini, perbaikan dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Balikpapan. Mulai dari kelurahan Lempake, Samarinda sampai Simpang Tiga Muara Badak, dengan kontrak sepanjang 52 kilometer. Namun hanya 23 km saja penanganan perbaikan jalannya dan terbagi di beberapa titik.
“Kontrak kami 52 km tapi efektifnya 23 km. Artinya 50 km itu dalam pengawasan dan penanganan sepanjang 23 km,” ujarnya, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (6/10/2021).
Dari 23 km terbagi beberapa titik yang dikerjakan, seperti di Kelurahan Lempake yang rawan banjir. Kemudian dari arah SPBU sampai di Bandara APT Pranoto namun tidak semuanya dikerjakan. Sedangkan yang full dikerjakan yakni, dari simpang bandara hingga simpang Muara Badak.
Sebetulnya perbaikan tahun ini di lokasi Kelurahan Lempake, namun melihat kondisi jalan di Desa Tanah Datar mengalami perubahan cukup signifikan sehingga dipindahkan kesitu dulu.
“Seharusnya penanganan di Tanah Datar itu 2022. Lalu kami revisi dan rubah kontraknya. Oleh karena itu, kami bisa tangani tahun ini karena yang urgen dulu."
“Waktu perencanaan dulu, kondisi jalan masih terbilang bagus. Tapi berjalannya waktu terjadi perubahan yang signifikan salah satunya ditenggarai adanya sedimentasi pengupasan lahan. Kami gak bilang tambang ya,” tambahnya.
Selain pengerjaan jalan, pihaknya juga membangun galian saluran air atau drainase sehingga ketika hujan yang menyebabkan banjir bisa diatasi.
Baca Juga: Simulasi Pembukaan Museum Mulawarman, Bukti Vaksin Pengunjung Wajib Ditunjukkan
Ia menyebutkan, pelaksana pekerjaan ini dilakukan oleh PT Bumi Karsa dari Makassar, di mana proyek ini dikerjakan secara bertahap dengan anggaran sebesar Rp 227 miliar.
“Tahun ini, alokasi anggaran Rp 36 miliar, selanjutnya di 2022 sekitar Rp 140 miliar dan sisanya di 2023,” jelasnya.
Ia menambahkan, setidaknya ada dua perusahaan memiliki konsesi di wilayah tersebut yang sudah berkomitmen untuk membersihkan saluran sedimentasi dan reklamasi lahan pada Oktober 2020 lalu, namun sampai detik ini tak kunjung terlaksana.
“Sampai hari ini belum mereka laksanakan, harapan kami segera dilaksanakan,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
Terkini
-
BRI Cetak Laba Rp31,2 Triliun di Triwulan II 2026, Kredit UMKM Capai Rp1.235,4 Triliun
-
Kaltim Masuk 10 Besar Nasional Provinsi Rawan Karhutla
-
Kebakaran Lahan Gambut Seluas 311 Hektare Terjadi di Kutai Kartanegara
-
BRI Hadirkan Semarak Merah Putih di Sofifi, Buka Ruang UMKM Tumbuh
-
Enam Perusahaan di Kalimantan Dijatuhi Sanksi Imbas Karhutla Areal Konsesi