Kota Balikpapan Masih Kurang Guru Agama Katolik dan Protestan

SuaraKaltim.id - Mengatasi kurangnya tenaga pendidik di Kota Balikpapan dengan cara membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjain Kerja (PPPK). Hal itu dilakukan tak lain untuk mengatasi kurangnya tenaga pendidik di Kota Balikpapan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Yah, di Kota Minyak sendiri tenaga pendidik dengan status tersebut masih kurang. Salah satu tenaga yang masih kurang ialah sektor guru dengan formasi guru Agama Katolik dan Agama Kristen Protestan.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Muhaimin men­gatakan, keterbatasan dan kekurangan guru di dua formasi tersebut tentu berim­bas pada pembelajaran anak didik. Sehingga anak didik harus digabungkan dengan yang lainnya.

“Kita masih kekurangan guru agama katolik dan protestan,  idealnya jika murid ada 15 maka harus ada kelas sendiri,” ujarnya melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (15/11/2021).

Ia menuturkan, karena kekurangan itu, terkadang guru mata pelajaran lain yang be­ragama Katolik merangkap se­bagai pendidik Agama Kristen Protestan.

“Sehingga Forum Umat Katolik bersama MGMP Guru Agama Katolik Balikpapan ke DPRD mempertanyakan infor­masi penerimaan ASN PPPK ta­hun 2022 nanti,” jelasnya.

Di penerimaan PPPK tahun 2021 tak ada rekruitmen for­masi untuk Aparatur Sipil Neg­ara (ASN) guru Agama Kristen Protestan dan Agama Katolik.

Dirinya menambahkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan audiens, sehingga berdasarkan data yang disam­paikan tahun ini telah diusul­kan formasi PPPK untuk guru Agama Katolik dan Agama Kristen Protestan sebanyak 23 orang. Meliputi, SD 13 orang dan SMP 10 orang.

“Mudah-mudahan tidak berkurang pada saat nanti pembahasan antara Kemen­PAN-RB, Kemendagri, Kemen­dikbud,” tuturnya. 

Baca Juga: Evi Fitriani Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI

Ia menambahkan, saat ini di Balikpapan guru SD masih kurang 300 orang. Kemudian guru SMP masih butuh 80 orang. Di lain sisi, upah guru honorer tertinggi di Balikpapan berkisar Rp 2,7 juta hingga Rp 3 juta. 

“Sedangkan jika ingin menjadi ASN, para lulusan baru ini harus menunggu rekrutmen CPNS,” akunya.

Makanya ia berharap perusahaan-perusahaan di Balikpapan berkontribusi terhadap bidang pendidikan melalui program corporate social responsbility (CSR).

“Misalnya satu perusahaan membantu dua guru. Digaji UMK oleh perusahaan,” pungkasnya.