SuaraKaltim.id - Peninjauan progres pembangunan Jembatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Kampung Selambai, Kelurahan Lok Tuan, Bontang Utara kembali dilakukan Komisi III DPRD Bontang. Hasil yang ditemukan pun mengecewakan.
Pasalnya, tak terlihat progres yang signifikan dari proyek tersebut. Di mana peninjauan itu dilakukan hari ini, Selasa (23/11/2021).
Harapan menyelesaikan mega proyek dengan nilai Rp 13,6 miliar tersebut pun sirna. Menurut Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina penyelesaian bahkan masih sangat jauh dari target.
Katanya, pembangunan baru berjalan sekitar 30 persen. Padahal tenggat waktu pengerjaan berakhir di bulan November ini.
Baca Juga: Seribu Pohon Mangrove Diharap Selamatkan Pesisir Bontang
"Tidak ada toleransi lagi, benar-benar kita liat sudah mengulur waktu ternyata tidak ada harapan," ungkapnya di lokasi pembangunan jembatan, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal menyampaikan, bahwa hal ini menyia-nyiakan kesempatan anggaran yang berasal dari APBN. Terlebih pengerjaan jembatan masih sangat jauh dari target.
"Ternyata masih di bawah 30 persen, saya kaget juga," bebernya.
Ia pun mendesak kontraktor agar berupaya mengadakan material papan untuk jembatan. Sebab, sangat berbahaya bagi masyarakat yang melintas di atas jembatan tanpa papan utuh.
Menyikapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang Zulkifli mengatakan, dana sisa perusahaan yang berada di bankaltimtara bisa digunakan untuk menyelesaikan progres pekerjaan hingga 40 persen. Setidaknya, dapat dilakukan pemasangan papan jembatan.
Baca Juga: Pembangunan Jembatan Selambai Jauh dari Target, Bantuan APBN Diduga Sia-sia
"Kita harapkan nanti selesainya 40 persen ini, sehingga jalan ini kita harapkan fungsional," terangnya.
Melihat target pekerjaan yang jauh dari harapan, Dia memastikan pemerintah akan melakukan putus kontrak dengan PT Mauriefic Putra Gemilang seabgai kontraktor pelaksana. Dengan sanksi, dilakukan blacklist atau masuk dalam daftar hitam.
"Karena pekerjaan ini tidak sesuai dengan target dan tidak mungkin diselesaikan," jelasnya.
Dari pantauan media ini, terdapat enam titik pembanguan jembatan. Masing-masing titik hanya material ulin yang tersedia, namun belum ada pemasangan papan. Bahkan sudah tak terlihat aktivitas pekerjaan. Beberapa waktu lalu, para buruh melakukan mogok kerja karena gaji mereka tidak dibayarkan selama dua bulan.
Berita Terkait
-
GAPENSI Harapkan Kontraktor Lokal Dilibatkan di Setiap Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Baru
-
Cek Fakta: Ida Dayak Gelar Pengobatan di Bontang Agustus 2024, Benarkah?
-
Jokowi Batal Ngantor di IKN Karena Proyek Molor, Kontraktor Bilang Targetnya Memang Oktober
-
Viral, Diduga Masalah HP, Puluhan Remaja Keroyok Karyawan Kafe di Bontang
-
Dituduh Menipu Kontraktor Rp1,8 M, Vicky Prasetyo Bantah: Angka Segitu Dari Mana?
Tag
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
Kritik Dinasti Politik di Pilgub Kaltim, DEEP: Kepentingan Publik Bisa Tersisih
-
Akmal Malik Dorong Pemerintah Daerah Dukung Produk UMKM Berau ke Pasar Nasional
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
OTT KPK Berujung Buron, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Masih dalam Pencarian
-
Netizen Kritik Debat Pilkada PPU yang Sepi Argumen, Dinilai Sekadar Formalitas