SuaraKaltim.id - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi yang menimpa ratusan investor 212 Mart Samarinda, masih berlangsung. Bahkan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.
Ketua Tim Penasihat Hukum Investor 212 Mart Samarinda, I Kadek Indra K.W mengungkapkan, pihak tersangka sempat menawarkan diri untuk berdamai dengan investor. Ajakan berdamai itu datang dari salah satu tersangka dan disampaikan melalui kuasa hukum.
Tawaran berdamai itu berlangsung sekitar Oktober sampai awal November kemarin. Kepada investor, tersangka berniat mengganti kerugian sebesar 40 persen dana yang disetorkan. Adapun pembayaran ganti rugi dilakukan secara bertahap.
Katanya, sebelum proses hukum berlangsung, pihak tersangka tak pernah memberikan respons signifikan. Namun, ketika proses hukum sudah berlangsung, barulah datang tanggapan berupa tawaran berdamai dan ganti rugi. Tim kuasa hukum investor pun menilai, hal itu sebagai bentuk ketidakseriusan.
“Hanya saja, memang nilai yang ditawarkan untuk mengganti kerugian itu jauh dari harapan. Tidak sesuai ekspektasi. Kemudian, tidak ada kepastian terkait proses penggantiannya. Sehingga kami berpikir bahwa ini tidak ada keseriusan dari pihak tersangka,” ungkapnya melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Jumat (17/12/2021).
“Daripada kami membuang waktu, dan kami juga melihat bahwa proses hukum ini sudah berjalan. Jadi kami pikir ya sudah diselesaikan secara hukum saja,” tambahnya.
Walhasil, pihaknya pun memutuskan untuk tidak melanjutkan apapun terkait dengan proses ganti rugi atau berdamai versi tersangka. Oleh sebab itu, kasus ini tetap diserahkan ke pihak kepolisian. Pihaknya lebih memilih untuk mengikuti proses yang ada dengan segala konsekuensi yang akan diterima nantinya.
“Saat ini, memang informasi terakhir itu sudah P21 (berkas dilimpahkan ke kejaksaan). Kami sudah koordinasi juga dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda. Rencananya dalam waktu dekat ini mau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda untuk segera disidangkan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Andika Dharma Sena mengungkapkan, untuk perkara sudah ke Kejari Samarinda. Ia juga memastikan terkait informasi atur damai yang sempat beredar itu tidak ada.
Baca Juga: PAD e-Parking di Samarinda Baru Menghasilkan Rp 847 Juta, Capai Target?
“Sebab sudah kami proses, kami tetapkan sebagai tersangka, kami tahan di sini. Kami proses penyidikan. Sudah lengkap, hingga akhirnya kami limpahkan ke kejaksaan,” katanya.
Seperti diketahui, Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda (KSSMS) diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi Toko 212 Mart, dengan dugaan kerugian mencapai Rp 2 miliar.
Atas dugaan tersebut, pengurus KKMS dilaporkan oleh 13 warga ke Polresta Samarinda pendampingan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Lentera Borneo.
Kasus ini berawal dari tautan di Whatsapp untuk ajakan investasi dengan mendirikan Toko 212 Mart pada 2018. Metode pengumpulan dana ini dilakukan secara terbuka mulai Rp 500 ribu hingga Rp 20 juta.
Tiga pengurus KKMS, PN (Ketua), BG (bendahara komunitas), dan RD (wakil ketua) ditetapkan polisi sebagai tersangka penipuan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis