SuaraKaltim.id - Setelah tertunda 3 kali akhirnya rapat kerja DPRD Bontang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait penanganan banjir digelar, Senin (20/12/2021) kemarin. Rapat yang digelar di ruangan paripurna Kantor Sekretariat DPRD Bontang menghasilkan 6 usulan dari dewan.
Kesimpulan itu dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Di poin pertama, dewan minta agar penyusunan kajian induk master plan banjir di kebut dan dilakukan secara menyeluruh.
Ke dua, terkait penanggulangan banjir Pemkot Bontang diharap untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang didalamnya terdiri dari dinas terkait, akademisi, kelompok sosial masyarakat, dan DPRD Kota Bontang.
Poin selanjutnya dewan mengusulkan penanganan pertama harus mengupayakan pemanfaatan Waduk Kanaan sebagai wadah tampungan pertama kiriman banjir dari hulu Kota Bontang.
Pararel dengan itu, Bontang harus sering melobi Pemprov Kaltim agar mempercepat pembangunan bendungan Desa Suka Rahmat.
"Jangan lupa pada hasil rekomendasi Pansus banjir ada 16 poin yang harus dijalankan," kata Agus Haris, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (21/12/2021).
Kemudian, di poin ke-4, pemerintah harus rutin mengeruk sedimen di badan sungai Bontang. Ke-5, memperhatikan sungai yang mengalami penyempitan akibat longsoran sepadan sungai. Seperti contoh Sungai Dahlia yang menyempit.
Untuk itu Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan segera melakukan pelebaran sungai. Serta melihat dampak kenapa sungai itu saat terjadi banjir debit airnya tidak tinggi.
Di poin terakhir, agar waduk Kanaan dimanfaatkan untuk sumber air baku permukaan. Namun, sebelumnya dinas terkait harus membeton sekeliling waduk agar tak bersentuhan dengan pemakaman di sebelahnya.
Baca Juga: Tes Urine Dadakan 206 Orang Pegawai Pemadam Kebakaran Bontang: Katanya Banyak
"Ini hasil kesimpulan. Selebihnya diminta Pemkot untuk melaksanakan mana yang bisa terlebih dahulu dilaksanakan," terangnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) sejatinya bersepakat dengan rekomendasi yang diperuntukkan dalam hal penanganan banjir. Tetapi, pelaksanaannya bakal dilakukan bertahap.
"Kita tampung lah hasil rapat ini. Yang jelas dalan pemerintahan Basri dan Najirah. Program prioritas tentu persoalan banjir," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
BRI Cetak Laba Rp31,2 Triliun di Triwulan II 2026, Kredit UMKM Capai Rp1.235,4 Triliun
-
Kaltim Masuk 10 Besar Nasional Provinsi Rawan Karhutla
-
Kebakaran Lahan Gambut Seluas 311 Hektare Terjadi di Kutai Kartanegara
-
BRI Hadirkan Semarak Merah Putih di Sofifi, Buka Ruang UMKM Tumbuh
-
Enam Perusahaan di Kalimantan Dijatuhi Sanksi Imbas Karhutla Areal Konsesi