Pemkot Bontang Diminta Pangkas Perjalanan Dinas untuk Anggaran Penanganan Banjir, Siap?

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, belum bisa menyanggupi alokasi anggaran 10 persen dari APBD untuk penanganan banjir pada 2022 mendatang. Dari data yang dihimpun KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, alokasi Pemkot Bontang dalam penanggulangan banjir hanya dianggarkan 3,36 persen dari daftar belanja pemerintah tahun depan.

Dengan kata lain, Pemkot Bontang hanya mengalokasikan anggaran banjir senilai Rp 42 miliar dari APBD 2022 sebesar Rp 1,2 triliun. Pemerintah berdalih, belum bisa menggelontorkan 10 persen atau setara Rp 120 miliar karena keterbatasan anggaran.

Belanja wajib seperti untuk urusan pendidikan sudah menyerap 20 persen atau setara Rp 240 miliar. Kemudian, belanja untuk keperluan kesehatan dianggarkan juga 10 persen, ditambah 10 persen lagi untuk penanganan pandemi. 

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin, mengatakan pemerintah baru bisa total atasi banjir setelah kajian induk atau master plan rampung di tahun depan. 

"Kita terus berupaya mengalokasikan dana untuk penanganan banjir. Pasalnya pos anggaran saat ini sudah sangat terbatas," kata Amiruddin saat hadir di Rapat bersama DPRD Bontang, Senin (20/12/2021) kemarin. 

Ia melanjutkan, setelah kajian induk ada, baru bisa menggelontorkan anggaran dengan maksimal. 

Sejauh ini permasalahan banjir di Bontang sudah dipetakan. Ada 3 faktor penyebab terjadinya banjir. Pertama, soal banjir kiriman dari hulu Kota Bontang, kedua karena adanya banjir rob yang diakibatkan pasang surut air laut, dan ketiga soal intensitas hujan deras di Kota Bontang. 

"Kita belum, memprediksi kapan pandemi ini akan usai. Kalau telah selesai 10 persen bisa saja dialokasikan dengan kekuatan anggaran," terangnya. 

Pangkas Perjalanan Dinas Pejabat Kota Taman  

Baca Juga: Untung Jutaan Rupiah, Dari Swafoto Satwa, di Stadion Bessai Berinta

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menilai pemerintah harusnya bisa memenuhi tuntutan 10 persen dari APBD untuk atasi banjir. Ia menyarankan agar pemerintah menghemat belanja pegawai yang cukup besar. 

Selain itu, Politisi Partai Nasdem ini menyarankan agar Pemkot bisa memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat dan bisa di alihkan ke penanganan banjir. 

"Pangkas itu anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak penting. Harus ada juga pembatasan pejabat yang berangkat. Kan tidak perlu juga sampai puluhan orang yang pergi. Mending anggaranya dipakai untuk penanganan banjir," ujarnya.

Pernyataan dewan dijawab oleh pemerintah yang mengklaim telah menghemat anggaran mulai dari moratorium pegawai honorer, penghapusan anggaran pembelian mobil hingga pembatasan kupon BBM ke pegawai.