SuaraKaltim.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bontang merilis sejumlah 11 ribu lebih peserta dari kalangan mandiri menunggak pembayaran iuran.
Tak tanggung-tanggung, tunggakan tersebut mencapai Rp 8,7 miliar. Jumlah tersebut merupakan akumulasi mulai dari jenis BPJS Kesehatan mandiri kelas satu, dua, hingga kelas tiga.
Adapun periodenya dimulai sejak 2014 hingga Desember 2021.
"Dan itu naik-naik terus," ujar Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kota Bontang, Laily Jumiati seperti dikutip Korankaltim.com-jaringan Suara.com.
Dia mengungkapkan, dari tiga jenis kelas tersebut, tunggakan iuran terendah berada di kelas tiga hingga 5.500 atau setara nilai Rp 1,9 miliar.
"Selebihnya kelas satu dan kelas dua," katanya.
Dia mengemukakan, peserta BPJS mandiri yang memiliki tunggakan dan ingin mutasi ke pemerintah harus menyelesaikan tunggakan dahulu, maksimal 24 bulan atau 2 tahun.
"Iuran itu terhenti di bulan ke 24 bulan, setelahnya iuran itu tidak lagi ditagihkan" katanya.
Sementara itu, peralihan BPJS mandiri ke pemerintah juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya total peserta yang ditanggung pemerintah sejumlah 40 ribu menjadi 47 ribu per Januari 2022.
Baca Juga: Di 2022, Program Subsidi BPJS Kesehatan yang Ditanggung Pemkot Balikpapan Tetap Berlanjut
"Artinya naik tujuh ribu dan bakal naik lagi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi