Moh Rizal Sarankan IKN Tetap Berstatus Provinsi dengan Gubernur Pemimpinnya, Kenapa?

SuaraKaltim.id - Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Moh. Novrizal menyarankan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ada di Kaltim tetap berstatus provinsi. Lalu, kepala daerah berstatus gubernur.

Ia juga menyarankan pemisahan UU IKN dan tata kelola pemerintahan. Hal itu menurutnya, perlu adanya pemisahan antara UU pemindahan IKN dan UU tata kelola pemerintahan.

"Karena UU tata kelola pemerintahan akan sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi," ujarnya, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (6/2/2022).

Ia menjelaskan, pada Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan Republik Indonesia terdiri atas provinsi, kabupaten, kota. Serta, memiliki dewan perwakilan rakyat daerah.

Baca Juga: Ketua TWAP Samarinda Syaparudin Sebut Pemimpin Otorita IKN Harus Punya Pergaulan Luas dengan Tokoh-tokoh Global

Khusus di daerah IKN Nusantara, terdapat perbedaan. Karena, bentuk pemerintahan otorita berstatus sama seperti provinsi, tetapi kepala pemerintahan berstatus setingkat menteri.

Ia mempertanyakan, alur koordinasi roda pemerintahan daerah karena pada umumnya pemerintahan provinsi melakukan koordinasi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia mencontohkan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah berstatus provinsi dengan kepala daerah disebut gubernur. Meskipun, merupakan daerah istimewa yang dipimpin oleh Sultan.

Sementara itu Dosen Hukum Administrasi Negara FHUI Dr. Dian P Simatupang mengatakan, dalam proyek pemindahan IKN harus dilakukan penghitungan budget yang detail agar tidak terjadi salah kira (dwaling) yang menyebabkan pembengkakan dan tidak menjadi masalah pada pemerintahan berikutnya.

"Selain sumber daya pendanaan, pemindahan IKN juga membutuhkan sumber daya manusia yang cakap," katanya.

Baca Juga: Mantan Ketua KPK Jadi Inisiator Petisi Tolak Ibu Kota Negara Nusantara, Begini Isi Petisinya

Pihaknya menyarankan sumber daya pendanaan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu persiapan, pembangunan, dan pemindahan agar APBN lebih efisien. Misalnya, dengan pemanfaatan dana hasil sewa gedung pemerintahan yang tidak memiliki nilai strategis dan historis di Jakarta, hibah, serta kerja sama penyediaan infrastruktur.