SuaraKaltim.id - Forum Socio Engineering Nusantara (FSEN) menyatakan siap mengawal 16 bidang dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah ditetapkan di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Hal itu disampaikan Ketua FSEN Heru Cahyono saat berada di Sepaku, PPU pada Jumat (4/3/2022) kemarin.
"Di dalam FSEN terdapat 16 bidang yang ditekuni, sehingga masing-masing bidang ini siap mengawal pembangunan IKN Nusantara yang telah diputuskan di bumi Kalimantan Timur (Kaltim)," ujarnya, melansir dari ANTARA, Sabtu (5/3/2022).
Ke-16 bidang pembangunan IKN Nusantara yang siap dikawal pihaknya itu adalah bidang hukum dan advokasi, geologi dan iklim, permukiman dan kawasan, lingkungan dan kehutanan, struktur bangunan besar, perencanaan transportasi.
Kemudian bidang litbang dan pengorganisasian, mitigasi dan pertanahan, arsitektur dan perencanaan kota, forensik, bendungan dan irigasi, banjir dan bencana alam, sosial dan budaya, perencanaan tata ruang, prasarana air bersih, serta bidang perencanaan strategis dan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, dalam FSEN berhimpun intelektual muda yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang minimal bergelar master. Bahkan, beberapa di antaranya bergelar doktor. Sehingga menurutnya, mereka merupakan aset SDM Kaltim yang potensial.
"Mereka merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk terlibat dalam pembangunan seiring ditetapkannya Kaltim sebagai IKN Nusantara. Keinginan kami adalah ingin menyukseskan perpindahan IKN," katanya.
Ia mengatakan, ada sekitar 20 orang sebagai pendiri FSEN. Forum ini bersifat inklusif (terbuka), kolaboratif, dan akan terus merekrut dan bekerjasama dengan berbagai pihak baik perguruan tinggi, pemerintah, hingga ahli sosial budaya di Kaltim.
Pendirian FSEN berawal dari gagasan sekelompok akademisi, praktisi teknik, dan praktisi sosial budaya di Kaltim yang siap mendukung serta terlibat dalam proses pembangunan IKN Nusantara.
Keterlibatan dalam pembangunan IKN bukan hanya dari sisi fisik, tapi juga mulai dari proses rancangan, perencanaan, hingga saran kepada pemerintah pusat melalui Bappenas dan Badan Otorita IKN.
"Khususnya dalam rekayasa dan embrio mitigasi forensik struktur perkotaan hingga sosial budaya melalui kajian, penelitian, pelatihan, mediasi, advokasi, dan diskusi dalam bidang teknik rekayasa bangunan tata ruang struktur dan pembangunan IKN baru," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi