SuaraKaltim.id - Rapat kerja Komisi I bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perihal penghapusan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berlangsung tertutup, Senin (14/3/2022).
Agenda tertutup itu membahas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan (PPPK). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin. Sedangkan, BKPSD dihadiri Kepala BKPSDM Sudi Priyanto.
Salah satu pegawai tenaga kontrak DPRD Bontang mengatakan rapat tersebut berlangsung tertutup.
"Kami aja tidak boleh masuk. Jadi tunggu selesai aja dulu," terangnya, dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.
Sementara Anggota Komisi I DPRD Bontang Raking, mengaku belum tahu alasan penutupan rapat ini. Wakil rakyat ini mengaku hanya menghadiri rapat saja.
"Tidak tahu pimpinan bilang tertutup," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Livin' Fest 2025 di Balikpapan: Bank Mandiri Perkuat Ekosistem UMKM dan Industri Kreatif Kalimantan
-
Kaltim Pecahkan Rekor: 12.700 Guru Ikut PPG di Tengah Reformasi Pendidikan Nasional
-
5 Link DANA Kaget Sore Ini, Kejutan Cuan Senilai Rp479 Ribu
-
5 Top Mobil Bekas Favorit Keluarga 100 Jutaan, Nyaman dengan Fitur Hiburan
-
Aspirasi Daerah Jadi Penentu Arah RUU Sisdiknas 2025