SuaraKaltim.id - Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin sekaligus pimpinan rapat pembahasan ihwal penghapusan tenaga honorer meluruskan informasi rapat yang digelar tertutup, Senin (14/3/2022).
Rapat antara Komisi I DPRD Bontang bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hanya lantaran mis komunikasi.
Padahal rapat tersebut membahas soal nasib para tenaga kontrak honorer, lantaran Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 yang tidak lagi diperbolehkan ada pada 2023 mendatang.
"Saya saja tidak tahu kenapa tertutup. Kalau nanti ada yang wawancara terbuka juga. Padahal yang pimpin rapat saya," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.
Dilanjutkan Muslimin, mengaku tidak tahu siapa yang memutuskan rapat tersebut ditutup. Padahal secara pribadi dirinya tidak pernah mengintruksikan tertutup.
"Saya tidak pernah mengatakan kalau itu rapat tertutup. Ini hanya miskomunikasi," terangnya.
Diketahui rapat membahas soal tenaga honorer dihadiri langsung kepala BKPSDM Sudi Priyanto dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Muslimin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'