SuaraKaltim.id - Jumlah warga yang ditahan saat kericuhan eksekusi lahan di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan bertambah menjadi 8 orang. Hal itu disampaikan Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi.
Ia mengatakan, dari 8 orang tersebut satu di antaranya didapat memiliki senjata tajam (Sajam) yang disimpan. Saat ini ke 8 orang tersebut berada di Mapolres Bontang untuk dimintai keterangan karena dinilai menghalang-halangi proses pengeksekusian.
"Intinya diamankan bukan ditahan. Ada satu orang diduga membawa senjata tajam yang disimpan dalam saku celananya" katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (16/3/2022).
Mereka diamankan akibat disinyalir menjadi provokator yang berpotensi menimbulkan gejolak yang meluas. Makanya diamankan untuk diberikan pengertian.
Dikonfirmasi terpisah, Merhaji yang merupakan orang tua Joni, salah satu warga yang diamankan merasa kecewa. Kekecewaan itu muncul karena menganggap putusan pengadilan dinilai tidak sesuai realita di lapangan.
"Anak saya Joni diamankan dan dibawa ke Polres Bontang," terangnya.
Diketahui ke 8 orang lainnya bernama Sakarudin, Baso Suriandi, Asrul, M Abdu Rahman, Joni, Syahrul, Asraf, dan Andi Asril.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'