SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan orang nomor satu di Kaltim itu belum lama ini. Bahkan ia meminta keterlibatan dari pemerintah kota (Pemkot) yang ada di Bumi Mulawarman.
"Untuk itu saya berharap kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota agar siap terbuka dan berkoordinasi secara baik dengan pihak pemeriksa (auditor)," tegasnya, melansir dari ANTARA, Sabtu (19/3/2022).
Ia berharap, hasil pemeriksaan laporan nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Yakni, apa yang dilaksanakan Pemprov Kaltim sudah sesuai dengan kaidah ketentuan yang berlaku.
"Semoga hasilnya lebih baik. Ada kah yang lebih baik lagi dari WTP," ujarnya.
Ia juga meminta agar seluruh jajaran Pemprov Kaltim secara intensif berkoordinasi dengan para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim sudah kami serahkan, semoga bisa segera diperiksa," tuturnya.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Dadek Nandemar yang telah bersedia menerima laporan keuangan Pemprov Kaltim untuk 2021 dalam rangka menjalankan amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sementara Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah menyerahkan laporan pengelolaan keuangan tahun 2021.
Baca Juga: Jokowi Kemah di Titik Nol IKN Nusantara, 5 Gubernur Diwajibkan Hadir Pakai Baju Adat
"Sesuai ketentuan, maka dua bulan setelah disampaikan, hasil dari pemeriksaan laporan ini harus kami laporkan. Tentu kami sangat mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah menyampaikan laporan dan termasuk cepat," tandasnya.
Ia menambahkan, saat ini ada empat pemerintah daerah yang sudah menyampaikan laporan keuangan, yakni Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Barat (Kubar) dan Pemprov Kaltim.
Berita Terkait
-
Metode Penghitungan Dipertanyakan, Kasus Korupsi Timah Makin Rumit
-
Tak Tunjukkan Bukti Audit BPK pada Praperadilan, Kuasa Hukum Tom Lembong Sebut Kejagung Lakukan Penipuan Publik
-
Skandal Suap Jalur Kereta Melebar, Anggota BPK Jadi Tersangka Baru di KPK
-
BPK Temukan Pengelolaan Keuangan Hingga Dana Pensiun PT Pindad Bermasalah
-
BPK Temukan Kejanggalan Laporan Realisasi Investasi di Zaman Bahlil Lahadalia
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
Prediksi BMKG: Pasang Laut Kaltim Capai 2,7 Meter, Berikut Dampaknya