Kabar Baik, Isran Noor Sebut Bakal Ada Orang Kaltim di Badan Otorita IKN Nusantara: Dalam Pemikiran

SuaraKaltim.id - Posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah terisi. Pelantikan secara resmi bahkan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhonny Rahajoe sebagai Wakil Kepala.

Namun, masyarakat Kaltim menginginkan adanya orang daerah Bumi Mulawarman yang terlibat di dalam badan otorita IKN. Berkaitan dengan itu, Gubernur Kaltim Isran Noor pun memberikan bocoran.

Melalui keterangan resminya di akun Instagram @pemprov_kaltim, orang nomor satu di Benua Etam menyebutkan badan otorita IKN tengah memikirkan siapa sosok dari Kaltim yang bisa masuk.

"Sekarang dalam pemikiran," jawab Gubernur Kaltim Isran Noor saat dicecar pertanyaan awak media di Aula Wira Yudha Makorem 091/ASN beberapa waktu, melansir dari keterangan tulis akun @pemprov_kaltim, Selasa (22/3/2022).

Masih tak puas dengan jawaban singkat Isran Noor, awak media kembali mempertegas posisi dan jabatan nantinya. Bahkan ada sebutan deputi yang mereka tanyakan.

"Deputi ya Pak?", tanya awak media lagi.

"Masih dalam pemikiran. Kita cari orang-orang yang punya kapasitas, ya," sambung Isran Noor menegaskan putra terbaik daerah harus masuk struktur di Otorita IKN.

Beberapa wartawan juga kembali menyinggung apakah dari Isran ada mengusulkan sosok kepada Presiden Jokowi saat berekmah di titik nol IKN, Isran mengaku ia tak memberikan usulan apapun.

"Tidak ada usulan. Saya tidak mengusulkan. Pak Presiden pasti sudah mengerti," ungkap mantan Bupati Kutai Timur ini.

Baca Juga: Pak Presiden, Pemasangan Plang Batas Wilayah IKN Bikin Warga Desa Bumi Harapan Khawatir: Belum Ada Negosiasi

Soal keuangan daerah serta dana perimbangan 50 persen dan bagi hasil juga tak luput ditanyakan awak media. Mereka menanyakan apakah hal tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Namun, sekali jawaban Isran masih sama. Ia mengaku tak tahu persis soal hal tersebut. Lantaran perihal itu katanya sedang diutak-atik oleh DPR RI.

"Tidak tahu persis. Tapi sedang diutak atik DPR di pusat. Mudah-mudahan dipertimbangkan," tandasnya.