Fraksi PKS Sebut Masyarakat Tak Butuh BLT Minyak Goreng: Seakan Memihak Pada Rakyat

SuaraKaltim.id - Imbas naiknya harga minyak goreng di pasaran, membuat pemerintah harus mencari akal untuk mengatasinya. Salah satunya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun, BLT itu ternyata disebut tak dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak.

Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat ialah ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan mafia dalam tata niaga minyak goreng, dan lainnya. Baginya, persoalan itu jauh lebih penting.

"Dilihat dari permukaan, dengan BLT pemerintah seakan memihak pada rakyat. Namun kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan pemerintah menertibkan para pemain kartel minyak goreng. Rakyat dan negara dirugikan karena alokasi dana APBN pada ujungnya dinikmati kartel minyak goreng," katanya, dalam situs resmi fraksi PKS DPR RI, Selasa (5/4/2022). 

Baca Juga: Apresiasi Program BLT Minyak Goreng, Puan Wanti-wanti Pemerintah: Ini Cuma Jangka Pendek, Harus Ada Pembenahan

Ia mengatakan, dari info yang ia terima bahwa BLT minyak goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19. 

"Dana ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan ekstrem," tuturnya.

Ia menilai, padahal jika pemerintah benar dan tegas dalam menindak mafia dan kartel minyak goreng, maka pengeluaran anggaran untuk BLT tidak perlu dilakukan. 

"Jika presiden tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng, negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng," ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia juga meminta agar listrik, LPG, solar, dan bensin Pertalite tetap dipertahankan subsidinya oleh pemerintah.

Baca Juga: Mahalnya Minyak Goreng Bikin Daya Beli Masyarakat Tergerus, BLT Jadi Solusi?

"Untuk menyelesaikan krisis minyak goreng Pemerintah seharusnya melaksanakan rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU, dalam rekomendasi jangka pendek menyarankan agar pemerintah memperkuat pengendalian terhadap stok CPO sebagai tindak lanjut kebijakan Domestic Market Obligation-Domestic Price Obligation (DMO-DPO)," bebernya.

BLT Migor

Presiden Jokowi sebelumnya, mengumumkan bahwa pemerintah bakal menyalurkan BLT minyak goreng untuk masyarakat.

BLT yang bakal diberikan kepada masyarakat itu senilai Rp 300 ribu untuk tiga bulan.  Jokowi menyebut BLT minyak goreng akan mulai disalurkan mulai April 2022. 

"Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus yaitu April, Mei dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada bulan april 2022 sebesar Rp 300 ribu," kata orang nomor satu di Bumi Pertiwi, dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (1/4/2022). 

BLT minyak goreng itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). Sebanyak 2,5 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan juga akan mendapatkan BLT tersebut. 

Keputusan pemerintah tersebut diambil untuk meringankan beban masyarakat ketika harga minyak goreng yang mahal akibat dari melonjaknya harga minyak sawit di pasar internasional. 

"Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial serta TNI dan Polri berkoordinasi agar penyaluran bantuan ini berjalan baik lancar," tandasnya.