Internet Desa Tak Hanya Infrastruktur, Tapi Juga SDM Andal

SuaraKaltim.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan program Kampung Internet 2025 telah memberikan manfaat signifikan bagi lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung.

"Kampung Internet ini tersebar di 20 desa. Jumlah 1.194 titik," ujar Meutya usai meresmikan program tersebut di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin, 29 September 2025, disadur dari ANTARA.

Peluncuran Kampung Internet 2025, bagian dari Bantuan Pemerintah Akses Internet Fixed Broadband, dilakukan serentak di Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Deli Serdang.

Sumatera Utara menjadi provinsi yang paling banyak merasakan manfaat program ini, dengan 307 titik yang tersebar di dua kabupaten, Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Meutya menjelaskan, program ini bertujuan meningkatkan penetrasi fixed broadband yang saat ini baru mencapai 21 persen, menuju target 50 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong akses ekonomi masyarakat desa.

"Akses internet bantuan dari pemerintah diharapkan sebagai motor penggerak berkembangnya desa. Jangan dibuat untuk judi online, atau menipu-nipu secara digital," kata Meutya.

Tidak hanya infrastruktur jaringan, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berbasis digital.

Pelatihan bagi siswa SMK, seperti di SMK Negeri 1 Lubukpakam, difokuskan pada teknik jaringan agar pemeliharaan fasilitas internet di desa lebih mudah.

Baca Juga: Anggaran Influencer Rp 1,7 Miliar Dipertanyakan, Infrastruktur Wisata Kaltim Masih Jadi PR

"Nanti ada di SMK Negeri 1 Lubukpakam akan diberikan pelatihan bagi siswa jurusan teknik jaringan sehingga jika ada perbaikan atau pemeliharaan, tidak sulit mencari SDM-nya lagi," jelas Meutya.

Wakil Gubernur Sumut Surya menambahkan, program ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumut, termasuk digitalisasi pelayanan publik yang Cerdas, Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif.

Program ini ditargetkan tuntas pada Januari 2026 dan menjangkau 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

"Dengan program ini, diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, mempermudah akses pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan publik," ujar Surya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun swasta, agar program ini berjalan maksimal.

"Saya mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan fasilitas ini secara bijak dan produktif. Tidak ada lagi kesenjangan digital," tutup Surya.