DPR Desak Pemerintah Tunda Ekspor Emas, Prioritaskan Kebutuhan Domestik

SuaraKaltim.id - Komisi VI DPR RI menyoroti persoalan pasokan emas di dalam negeri yang dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), agar segera menunda ekspor emas.

“Komisi VI DPR RI meminta kementerian terkait Perdagangan dan Perindustrian untuk menunda ekspor emas sampai kebutuhan dalam negeri terpenuhi,” ujar Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di Senayan, Jakarta, Senin, 29 September 2025, disadur dari ANTARA.

Desakan tersebut muncul setelah Antam menyampaikan kesulitannya memperoleh pasokan emas dari dalam negeri.

Padahal, menurut Direktur Utama Antam Achmad Ardianto, Indonesia berpotensi memproduksi hingga 90 ton emas per tahun.

Namun, karena tidak ada aturan yang mewajibkan perusahaan tambang menjual produknya ke Antam, BUMN tersebut kerap kesulitan memenuhi permintaan pasar domestik.

Tambang emas Antam di Pongkor, Jawa Barat, misalnya, hanya menghasilkan sekitar 1 ton emas per tahun.

Sementara pada 2024, realisasi penjualan emas Antam mencapai 43 ton, dengan target tahun ini naik menjadi 45 ton.

Akibat minimnya produksi internal, Antam terpaksa mengimpor sekitar 30 ton emas dari Singapura dan Australia.

Baca Juga: UMR Rp 8,5 Juta dan Hapus Outsourcing, Tiga Tuntutan Buruh di Depan DPR

“Sebagian (perusahaan tambang) menjual ke perusahaan perhiasan, tetapi ada juga yang diekspor, karena memang peraturannya tidak meng-encourage orang untuk jual (emas) di dalam negeri,” jelas Ardianto.

Ia juga menegaskan bahwa Antam sama sekali tidak melakukan ekspor emas.

“Antam tidak pernah mengekspor emas. Yang mengekspor emas itu adalah perusahaan-perusahaan (tambang lain) yang ada di Indonesia,” ujarnya menegaskan.