SuaraKaltim.id - Sejumlah daerah penghasil utama sumber daya alam (SDA) menggelar rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) di Ballroom Anvaya Beach Resort Bali, Senin 9 Mei 2022.
Rapat Koordinasi tersebut menindaklanjuti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Gubernur Kaltim Isran Noor hadir dalam Rapat Koordinasi yang menyusun dokumen usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov)/ Khususnya, menyangkut pembagian DBH bagi daerah penghasil, seperti Benua Etam.
“Usulan bagi hasil sumber daya alam ini jangan di salah artikan. Ini bukan untuk popularitas, apalagi untuk kepentingan pribadi, tidak ada itu,” ujar orang nomor satu di Kaltim itu, dikutip dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Selasa (10/5/2022).
“Jadi, perjuangan dana bagi hasil yang kita usulkan ini untuk kesinambungan pembangunan bangsa ini jaun kedepan, tidak kepentingan, apalagi keuntungan para gubernur saat ini,” imbuhnya.
Ia menyatakan, para gubernur dari daerah penghasil utama SDA yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), sebenarnya sudah menyampaikan masukan terkait DBH kepada Pemerintah Pusat dan DPR.
Ia menuturkan, melalui APPSI, mereka sudah usulkan materi UU HKPD, bahkan DBH untuk SDA bisa dibagi imbang. Dengan rincian, APBN itu 50 persen bisa diberikan ke daerah dan sisanya dikelola pusat.
“Kalau misalnya tidak bisa 60 persen untuk daerah. Apalagi seperti China, dimana 70 persen APBNnya (untuk daerah) dan dikelola pusat hanya 30 persen. Inilah kita bahas bersama saat ini untuk segera dibuatkan dokumen usulannya kepada pemerintah pusat,” bebernya.
Rapat Koordinasi iikuti 150 peserta terdiri OPD terkait dari masing-masing Provinsi penghasil. Diantaranya para asisten, Bapenda, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi, Biro Hukum, OPD yang relevan dan tim pakar.
Baca Juga: Nama Andi Harun Masuk Sebagai Kandidat Kuat Gubernur Kaltim 2024
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda