SuaraKaltim.id - Secara umum petani di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada April 2022 makin makmur ketimbang bulan sebelumnya. Hal itu ditandai dengan naiknya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,79 persen, sehingga menjadi 134,86, jauh di atas angka keseimbangan.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Nur Wahid menjelaskan, angka keseimbangan NTP adalah 100, jika NTP di atas 100, apalagi selalu naik seperti yang terjadi di Kaltim, maka bisa disimpulkan petani makin sejahtera.
"April 2022, NTP Kaltim sebesar 134,86, atau naik 0,79 persen jika dibanding dengan NTP pada bulan sebelumnya yang tercatat 133,81," sebutnya melansir dari ANTARA, Rabu (11/5/2022).
Sedangkan jika dibandingkan dengan bulan yang sama di 2021, maka secara umum NTP Kaltim naik sebesar 13,40 persen. Peningkatan NTP disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani (It), naik lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib).
Baca Juga: Angkatan Kerja di Bali Meningkat, Pengangguran Berkurang 0,58 Persen
Ia mengatakan, NTP yang diperoleh dari perbandingan It terhadap Ib, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, sehingga makin tinggi NTP, maka secara relatif makin kuat pula tingkat daya beli petani.
"Rincian per subsektor dari NTP pada April 2022 yang sebesar 134,86 itu adalah, untuk Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 92,00, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) sebesar 109,05," tuturnya.
Kemudian Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 186,01, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) sebesar 107,17, serta Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) sebesar 100,25.
Pada April 2022 terdapat dua subsektor yang mengalami peningkatan NTP, yakni subsektor tanaman perkebunan rakyat naik 1,76 persen dan subsektor peternakan naik 0,69 persen.
Sementara tiga subsektor lainnya mengalami penurunan, yakni subsektor tanaman pangan turun 0,97 persen, subsektor hortikultura turun 0,34 persen, dan subsektor perikanan turun 0,80 persen.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi di Jateng Melambat, Triwulan I 2022 Berada di Angka 5,16 persen
"Senada dengan NTP yang mengalami kenaikan, untuk Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Kaltim pada April 2022 pun naik hingga menjadi 136,41, atau naik 0,80 persen ketimbang NTUP pada Maret 2022 yang tercatat 135,33," tandasnya.
Berita Terkait
-
6 Fakta Petani Milenial Dapat Gaji Rp10 Juta
-
Kemensos, BP Taskin, BPS dan Kementerian Terkait Sepakat Rumuskan Protokol Penggunaan Data Tunggal dari BPS
-
Petani Tembakau Ngadu ke #LaporMasWapres Terkait Rancangan Permenkes
-
Adu Pendidikan Melody vs Raffi Ahmad, Siapa Lebih Cocok Jadi Ikon Petani Milenial?
-
Ketimpangan Standar Hidup di Indonesia, DKI Jakarta Cetak Angka Tertinggi
Tag
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
Harga Emas Antam Masih Bertahan Tinggi di Level Rp1.541.000/Gram Pada Akhir Pekan
-
Sambut Presiden dengan Kemewahan, Mercedes-Maybach S650 Pullman Jadi Tunggangan Prabowo di Abu Dhabi
-
Tangan Kanan Bongkar Shin Tae-yong Punya Kendala di Timnas Indonesia: Ada yang Ngomong...
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
Terkini
-
Isran Noor Serukan Pilkada Bersih di Tengah Gemerlap KALTIM ONE FESTIVAL
-
Mahasiswa Balikpapan Kampanye Tolak Politik Uang, Suarakan Demokrasi Bersih
-
Airpods Pro Gen 1 Berapa dan Spesifikasinya
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan