SuaraKaltim.id - Sumbangan sektor perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan asli Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan tren positif. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim Ujang Rachmad.
“Sektor perkebunan akan menjadi andalan Kalimantan Timur untuk perlahan-lahan menggeser ketergantungan terhadap sumber daya ekstraktif,” katanya, melansir dari ANTARA, Kamis (30/6/2022).
Ia mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, di 2021 lalu menunjukkan bahwa kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Bumi Mulawarman adalah sebesar 4,97 persen.
"Setara dengan Rp 16,95 triliun, berdasarkan harga konstan," ucapnya.
Namun, berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB subsektor perkebunan ini mencapai Rp 34,52 triliun atau naik sebesar Rp 4,5 triliun, atau naik 15,14 persen dari 2020 lalu.
Ia melanjutkan, juga dari data BPS, tercatat luas peruntukan lahan untuk perkebunan di Benua Etam mencapai 3,27 juta hektare.
"Dari total luasan tersebut, yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sekitar 2,75 juta hektare. Di mana, sekitar 1,28 juta hektare adalah perkebunan kelapa sawit aktif," jelasnya.
Angka ini, katanya, adalah bukti bahwa masa depan ekonomi Kaltim berada di sektor perkebunan.
Kendati demikian, perkembangan perkebunan kelapa sawit perlu dipastikan memberi keuntungan dengan tetap melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari masyarakat lokal.
Baca Juga: Nilai Ekspor Pertanian-Perkebunan Sumut Naik hingga 20 persen
“Konsep inilah yang disebut dengan perkebunan berkelanjutan,” kata Manajer Senior Terestrial Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Niel Makinuddin.
Dengan tujuan mendorong terwujudnya pembangunan perkebunan berkelanjutan itu, YKAN, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammerbeit (GIZ), dan Climate Policy Initiative (CPI) bekerja sama dengan Disbun Kaltim, Disbun Berau Berau, serta para mitra kerja, berkolaborasi dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi di Kaltim sejak 2015 lalu.
Program ini mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Perlindungan Konsumen, Keamanan Nuklir, serta Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup Jerman (BMU-IKI).
Selama 5 tahun program ini berjalan, tepatnya pada 2015-2021, telah tercapai sejumlah keluaran dari kolaborasi para pihak.
Keluaran tersebut selaras dengan 5 tujuan program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi, yaitu penguatan tata kelola, tata guna lahan dan kapasitas pemerintah untuk melakukan pengawasan, penguatan kapasitas masyarakat dalam menata lahan dan mengelola konflik untuk memperoleh manfaat dari perkebunan sawit.
Juga ada keluaran mengenai analisis sosio-ekonomi dan lingkungan yang mendukung pembuatan kebijakan; serta penyediaan rekomendasi kebijakan dan insentif bagi pemerintah daerah dan sektor swasta; dan kemudian terbentuknya forum multipihak sebagai ruang dialog untuk memberikan rekomendasi penyelesaian isu-isu perkebunan kelapa sawit.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
4 Sepatu Running Lokal yang Populer, Nyaman Maksimal buat Lari Harian
-
Kasus Korupsi Tambang Rp500 Miliar, Eks Kadistamben Kutai Kartanegara Ditahan
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim