Karena katanya lagi, untuk diketahui tidak ada rumah sakit umum di wilayah tersebut. Sedangkan, daerah itu penduduknya sangat padat.
“Ini juga untuk fungsi sosial dan kesehatan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kunjungan lapangan tersebut dipimpin langsung Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Agus Budi Prasetyo bersama sejumlah perwakilan dari Dinas Kelautan Provinsi Kaltim, Tenaga Ahli dari Universitas Mulawarman serta para Kepala OPD di lingkungan Pemkot.
“Tujuannya kami melihat lokasi lapangan dulu sebelum nanti kita rapatkan kembali untuk membahas hal teknis apa yang harus dilengkapi oleh Pemkot Balikpapan untuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat,” ujar Agus Budi.
Ia menambahkan, dalam kunjungan ini juga ingin melihat secara langsung dari sisi lingkungan dan ekologisnya, kalau Dinas Kelautan akan melihat dari sisi tata ruangnya.
“Ini juga lebih melihat pada kondisi lapangan, sehingga verifikasi tidak hanya diatas kertas saja, tapi betul-betul yang ada di lapangan dilihat oleh mereka,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
-
Meski Perpres Sudah Terbit, Tapi Menkeu Purbaya Mau Review Ulang Soal Kenaikan Gaji ASN 2025
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
Terkini
-
Pembentukan BPN Tunggu Arahan Presiden, Kata Purbaya
-
Aria Bima: Frasa Ibu Kota Politik di IKN Cerminkan Visi Prabowo
-
UMR Rp 8,5 Juta dan Hapus Outsourcing, Tiga Tuntutan Buruh di Depan DPR
-
DPR Soroti Perubahan Istilah di Perpres, IKN Disebut Ibu Kota Politik?
-
Ahmad Doli: Revisi UU Pemilu Harus Jadi Momentum Bersihkan Praktik Politik Buruk