SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) diminta untuk segera mengisi sejumlah jabatan yang hingga kini masih kosong atau belum diisi oleh pejabat definitif di wilayahnya.
Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi 1 DPRD PPU Sariman. Menurutnya, Pemkab PPU harus bisa mengoptimalkan pelayanan untuk masyarakat dengan mengisi kekosongan tersebut.
"Pemerintah kabupaten harus optimalkan pelayanan dengan mengisi jabatan kosong di sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah)," tegasnya, melansir dari ANTARA, Kamis (21/7/2022).
Katanya, jabatan-jabatan kosong memang harus segera diisi oleh pejabat definitif. Tujuannya, agar kinerja pemerintah kabupaten dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.
Baca Juga: Hewan Kurban di PPU Meningkat Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya, Segini Jumlahnya
Ia menjelaskan, pimpinan definitif sangat dibutuhkan dalam mengambil kebijakan pada organisasi pemerintahan. Supaya, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) dapat berjalan maksimal.
Apabila jabatan dibiarkan terlalu lama kosong, akan mempengaruhi peningkatan layanan publik dan kinerja instansi.
"Jabatan kosong harus segera diisi terutama jabatan eselon II sebagai penanggungjawab di satu OPD," katanya.
Terdata hingga kini, ada 10 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemkab PPU mengalami kekosongan.
Jabatan eselon II yang kosong tersebut di antaranya, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Staf Ahli Bidang Ekonomi, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Minta Pemerintah Perhatikan Keselamatan Warga dalam Pembangunan IKN Nusantara
Kemudian jabatan Asisten III Bidang Administrasi, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR).
Selanjutnya jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sampai saat ini juga masih kosong.
"Dari jabatan kosong tersebut, baru jabatan sekretaris daerah yang sudah proses seleksi jabatan untuk diisi dengan pejabat definitif," singgungnya.
Berita Terkait
-
KPK Pastikan Kasus Dugaan Suap IUP Kaltim Yang Diduga Libatkan Cawabup PPU Tak Akan Tunggu Pilkada Rampung
-
Intip Momen Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Terakhir di IKN
-
Momen Bersejarah! Upacara HUT ke-79 RI Sukses Digelar di IKN untuk Pertama Kalinya
-
Menilik Lokasi IKN 10 Tahun Lalu, Disebut Jadi Langganan Banjir Karena Eksploitasi Lahan
-
Akan Dipakai untuk Upacara 17 Agustus, Intip Progres Pembangunan IKN
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Pengumuman Administrasi Beasiswa Bontang Ditunda, 760 Pendaftar Gugur Berkas
-
Hadir di Kampanye Akbar Rudy-Seno, Hetifah Beri Imbauan: Pastikan Hadir di TPS
-
Sugianto Panala Putra Jawab Tuduhan Nadalsyah: Semua Itu Kebohongan
-
Bawaslu Barito Utara Nyatakan Tidak Ada Unsur Fitnah dalam Kampanye Sugianto Panala Putra
-
ITB dan OIKN Kembangkan Potensi Kreatif Gen Z di PPU dengan Workshop Konten Digital