SuaraKaltim.id - Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang mensinyalir praktik kekerasan fisik terhadap narapidana masih terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang.
Pria yang akrab disapa BW ini mengaku, telah menerima aduan dari warga perihal kekerasan fisik yang dialami narapidana di sana. Warga itu mengaku kepadanya bahwa anggota keluarganya alami luka lebam usai dipukul oleh sesama tahanan di dalam penjara.
"Ini bukan kali pertama saya dapat laporan ada tindak kekerasan di dalam lapas. Harusnya kan di dalam mereka itu dibina bukan malah dibenturkan antar tahanan," katanya saat dikonfirmasi, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Sabtu (30/7/2022).
Ia meminta, jajaran Lapas Kelas IIA Bontang agar bisa mengusut adanya tindak kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tahanan. Ia mengatakan, kekerasan itu dialami napi dipicu persoalan hutang dengan kantin.
"Kalau saya dapat kabar, jadi tahanan yang disuruh pukuli sesama tahanan yang punya hutang. Bahkan kabarnya yang memukul dalam pengaruh minuman keras," sambungnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Bontang Ronny Widiyatmoko mengaku belum mengetahui perihal isu tersebut.
Menurutnya, idealnya laporan yang disampaikan disertai dengan kronologi serta nama korban. Sehingga, pihak Lapas mudah untuk melacak persoalan tersebut.
"Saya bingung, ini kabarnya tak disampaikan secara detail. Misalnya oknumnya, jadi kami mudah untuk menindaklanjutinya," ungkapnya.
Baca Juga: Komplotan Pengedar Sabu di Bontang Dibekuk, Polisi Sita 50,93 Gram, Nilainya Capai Rp 100 Juta
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'