SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus melakukan upaya untuk menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satunya pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat.
Saat ini Pemkot tengah berupaya untuk memulai pembangunan rumah sakit. Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli menjelaskan saat ini Pemkot akan menertibkan atau mengosongkan lahan yang saat ini masih ditempati warga. Semestinya penertiban tersebut dilakukan pada hari ini, Senin (22/8/2022).
"Kita tunda pelaksanaan pada 1 September 2022. Saya selaku koordinator tim, sesuai dengan kewenangan yang diberikan memberikan kesempatan kepada warga untuk bersiap-siap agar bisa mengosongkan lahan itu. Sebagaimana dengan warga lain yang lebih dulu membongkar dan pindah dari tempat itu," tegasnya, Senin (22/8/2022).
Ditambahkan pula, bahwa Pemkot Balikpapan bekerja sesuai dengan ketentuan dan mekanisme aturan yang berlaku. Termasuk terkait legalitas di lahan seluas sekira 5.100 meter persegi tersebut.
Secara alas hak yang dikeluarkan BPN tahun 1995, bahwa lahan tersebut atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pada peta bidang dalam sertifikat tersebut mempunyai luasan 1860 meter persegi. Dengan lebar 30 meter dan panjang 62 meter.
Panjang yang dimaksud yakni yang mengarah ke belakang atau memasuki tepi pantai. Kondisi tanya yang pasang-surut tersebut sejatinya tidak bisa masuk dalam peta bidang dalam alas hak.
"Jadi yang diberikan sertifikat 62 ke belakang dikalikan 30, hasilnya 1860 sesuai dengan di sertifikat. Tetapi untuk dapat sertifikat yang kita mohonkan ke BPN ada 170 ke belakang. Berdasarkan legalitas ini memang pihak penggugat berada dalam peta sertifikat milik Pemkot," tambahnya.
Selain itu warga yang tinggal di lahan milik Pemkot Balikpapan tersebut nantinya akan diberikan uang santunan. Secara keseluruhan ada Rp 1,4 Miliar untuk 17 KK.
Baca Juga: Bangga Banget, Menkese RI Sebut Indonesia Kini Setop Impor Tempat Tidur Rumah Sakit
Saat ini Pemkot sudah mengeluarkan sekitar Rp 300 juta untuk 5 KK. Selebihnya masih belum menerima
"Terakhir yang menerima itu baru 5 KK saja pada Desember 2021 dan Januari 2022. Setelah itu selebihnya memilih tidak menerima. Padahal kita sudah bersurat kepada warga untuk segera ambil dana santunan ini," kata Direktur RS Sayang Ibu, Retno Sitoresmi.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle menilai proyek pembangunan RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat tersebut terkesan terburu-buru.
Lantaran saat ini status lahan masih dalam gugatan. Meskipun Pemkot Balikpapan mengklaim itu aset mereka.
"Ini kan ada polemik, seperti lahan yang dianggap belum klir. Jangan sampai kasusnya seperti yang terjadi di Stadion Batakan Balikpapan. Kita mendukung pembangunan itu, hanya saja aspek legal mesti diperhatikan. Saya pikir ini terlalu tergesa-gesa," ujar Sabaruddin.
Sebelumnya salah satu warga yang mengaku keberatan dengan rencana Pemkot tersebut. Ismir Nurwati, salah satu warga yang menggugat Pemkot Balikpapan lantaran lokasi tempat dibangunnya Rumah Sakit tersebut merupakan tanah miliknya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Mutilasi Wanita dengan Mandau, Suami Siri dan Temannya Dibekuk di Samarinda
-
Remittance Migrant BRI Naik 27,7%, 1,2 Juta Agen Siap Layani
-
Disorot Prabowo, Pemprov Kaltim Jelaskan soal Mobil Dinas Gubernur
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran
-
Hubungi Nomor Call Center 133 Jika Pengguna Jalan Alami Kondisi Darurat