Dilema Pemprov Kaltim, Tak Mau Terus Bergantung sama SDA, tapi Masih Bingung Tingkatkan SDM

SuaraKaltim.id - Kaltim tak selamanya bisa berharap dengan kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi (migas) serta batu bara. Setidaknya, itu yang disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi tempo hari.

Menurut Hadi Mulyadi, sumber daya alam (SDA) demikian lambat laun akan habis. Tak dapat diperbaharui. Sebagai antisipasi, ia ingin ada suatu terobosan yang mengacu pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kaltim dari semua jenjang pendidikan. Walhasil, SDM Kaltim punya daya saing yang tinggi.

Ia mencontohkan salah satu negara tetangga, Singapura yang tak memiliki banyak SDA tapi bisa bersaing dengan negara lain. Peningkatan SDM dinilai di atas segala-galanya.

“Pemprov Kaltim masih memprioritaskan program pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM. Jadi generasi muda punya potensi andal dan bersaing di berbagai bidang,” ucap Hadi Mulyadi, melansir kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (22/02/2023).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub turut memberikan respons. Ia setuju bahwa SDA tak bisa selamanya menjadi sandaran utama dalam menopang pembangunan di Kaltim.

“Artinya, ekonomi Kaltim itu harusnya sudah digeser dari eksploitasi SDA ke ekonomi yang terbarukan. Misalnya fokus ke pembangunan sektor pariwisata. Potensi kita kan ada,” ujar Rusman kepada jaringan media ini.

Selain pariwisata, sektor perkebunan juga dinilainya memiliki potensi. Namun dengan catatan tidak boleh lagi menambah luasan perkebunan yang berskala besar seperti sawit. Cukup yang ada saja.

“Kalau tidak disiapkan fondasi dasarnya, tidak mungkin orientasi ekonominya bisa digeser dari yang bersumber pada SDA ke ekonomi yang ramah lingkungan. Infrastrukturnya harus dibangun dulu,” tegasnya.

Jika berbicara soal kesiapan SDM, diakuinya Kaltim masih sangat tertinggal. Oleh sebab itu, sistem pendidikannya harus diperbaiki terlebih dahulu.

Baca Juga: Tak Ingin Bergantung Terus sama SDA, Hadi Mulyadi Mau Kaltim Punya Terobosan Baru

Ia mengatakan, Pemprov Kaltim tak bisa sekadar dinarasikan. Harus ada aksinya dengan mempersiapkan program tertentu.

“Infrastruktur antara di kota dengan daerah pinggiran kan masih jauh perbedaannya. Belum lagi soal distribusi guru lalu standardisasi dan kualitas guru,” sambungnya.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Semester Genap 2022/2023, di Kaltim tercatat ada 383 guru SLB, 5.056 guru SMK, dan 4.993 guru SMA. Sedangkan mengacu pada data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, guru jenjang SMA yang telah mengantongi kualifikasi kompetensi dan ditetapkan secara nasional mulai 2016-2020 berjumlah 382 orang.

Sedangkan untuk guru jenjang SMK, tercatat 374 orang yang sudah memiliki kualifikasi kompetensi dan ditetapkan secara nasional mulai 2016-2020. Jumlah tersebut masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah guru yang mencapai ribuan.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Angka Partisipasi Sekolah (APS) mulai 2018-2021 juga bergerak fluktuatif. Untuk umur jenjang pendidikan 7-12 tahun misalnya. APS pada 2018 berjumlah 99,76, 2019 berjumlah 99,68, dan 2021 sebesar 99,60.

Umur jenjang pendidikan 13-15 tahun, pada 2018 mencapai 98,89, 2019 berjumlah 98,21, dan 2021 mencapai 98,90. Sementara untuk usia 16-18 tahun, 2018 mencapai 81,55, 2019 sebesar 82,07, dan 2021 mencapai 82,01.