SuaraKaltim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemerintahan setempat untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024 nanti.
"Pesan itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah, di Istana Negara," kata Akmal Malik, melansir dari ANTARA, Selasa (31/10/2023).
Ia mengungkapkan, ada 7 pesan Presiden Jokowi pada rakor yang diikuti penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota seluruh Indonesia. salah satunya terkait netralitas ASN pada pesta demokrasi baik pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu legislatif.
"Presiden Jokowi telah menjelaskan bagaimana kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja akibat dari perang Rusia-Ukraina dan invasi Israel ke Palestina. Yang tentunya berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," jelasnya.
Ia menyebut, pesan pertama semua kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi, kendalikan stabilitas harga bahan pokok dan memperhatikan ketimpangan yang terjadi. Jika perlu, lakukan intervensi di lapangan.
Kedua, terkait persoalan La Nina yang melanda Indonesia, Pemda diminta melakukan koordinasi jika daerahnya berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan pihak terkait. Ketiga, Presiden Jokowi meminta agar investasi di daerah semua dipermudah, terutama perizinan agar dipercepat prosesnya.
“Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat memberikan stimulus ekonomi dan sosial, bisa melakukan kegiatan pasar murah atau operasi pasar bagi masyarakat,” sebutnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini menambahkan, arahan Presiden selanjutnya adalah pemerintah daerah diminta mengoptimalkan program persoalan stunting, kemiskinan ekstrem dan hilirisasi produk-produk yang ada.
Selanjutnya, pada tahun-tahun politik ini pemda diminta untuk mendukung KPU, Bawaslu dan paling utama tidak memihak siapapun, serta memastikan semua ASN dapat menjaga netralitas.
Terakhir, Presiden Jokowi yang didampingi Mendgari Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, meminta pemerintah daerah tetap menjaga kerukunan umat beragama.
“Sebentar lagi kita akan coba menindaklanjuti. Saya akan kumpulkan semua OPD secepatnya untuk menindaklanjuti tujuh arahan Presiden tersebut,” lugasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lagi Jadi Omongan, Berapa Penghasilan Edi Sound Si Penemu Sound Horeg?
- 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil di Kasta Tertinggi Eropa Musim 2025/2026
- Kisah Pilu Dokter THT Lulusan UI dan Singapura Tinggal di Kolong Jembatan Demak
- Brandon Scheunemann Jadi Pemain Paling Unik di Timnas Indonesia U-23, Masa Depan Timnas Senior
- Orang Aceh Ada di Logo Kota Salem, Gubernur Aceh Kirim Surat ke Amerika Serikat
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terjun Bebas Hari Ini
-
Gaduh Pemblokiran Rekening, PPATK Ngotot Dalih Melindungi Nasabah
-
Siapa Ivan Yustiavandana? Kepala PPATK Disorot usai Lembaganya Blokir Rekening Nganggur
-
Siapa Ratu Tisha? Didorong Jadi Ketum PSSI Pasca Kegagalan Timnas U-23
-
6 Rekomendasi HP dengan Kamera Canggih untuk Konten Kreator 2025
Terkini
-
IKN Dibuka Lebar untuk Dunia: Basuki Tegaskan Komitmen Investasi Sehat dan Berkelanjutan
-
BMKG Ingatkan Kaltim: Kemarau Basah Bisa Picu Karhutla dan Krisis Air
-
Seno Aji Tegaskan FKDM sebagai Mitra Strategis Jaga Keamanan Wilayah
-
Revisi UU IKN Mengemuka, DPRD Kaltim: Jangan Gegabah Ubah Aturan!
-
Ketika Elpiji Harus Diantar dengan Ketinting: Cerita Distribusi Energi di Mahulu