SuaraKaltim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemerintahan setempat untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024 nanti.
"Pesan itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah, di Istana Negara," kata Akmal Malik, melansir dari ANTARA, Selasa (31/10/2023).
Ia mengungkapkan, ada 7 pesan Presiden Jokowi pada rakor yang diikuti penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota seluruh Indonesia. salah satunya terkait netralitas ASN pada pesta demokrasi baik pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu legislatif.
"Presiden Jokowi telah menjelaskan bagaimana kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja akibat dari perang Rusia-Ukraina dan invasi Israel ke Palestina. Yang tentunya berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," jelasnya.
Ia menyebut, pesan pertama semua kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi, kendalikan stabilitas harga bahan pokok dan memperhatikan ketimpangan yang terjadi. Jika perlu, lakukan intervensi di lapangan.
Kedua, terkait persoalan La Nina yang melanda Indonesia, Pemda diminta melakukan koordinasi jika daerahnya berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan pihak terkait. Ketiga, Presiden Jokowi meminta agar investasi di daerah semua dipermudah, terutama perizinan agar dipercepat prosesnya.
“Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat memberikan stimulus ekonomi dan sosial, bisa melakukan kegiatan pasar murah atau operasi pasar bagi masyarakat,” sebutnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini menambahkan, arahan Presiden selanjutnya adalah pemerintah daerah diminta mengoptimalkan program persoalan stunting, kemiskinan ekstrem dan hilirisasi produk-produk yang ada.
Selanjutnya, pada tahun-tahun politik ini pemda diminta untuk mendukung KPU, Bawaslu dan paling utama tidak memihak siapapun, serta memastikan semua ASN dapat menjaga netralitas.
Terakhir, Presiden Jokowi yang didampingi Mendgari Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, meminta pemerintah daerah tetap menjaga kerukunan umat beragama.
“Sebentar lagi kita akan coba menindaklanjuti. Saya akan kumpulkan semua OPD secepatnya untuk menindaklanjuti tujuh arahan Presiden tersebut,” lugasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
BMKG Prediksi Hujan Tinggi, BPBD Siapkan Skenario Darurat di Kaltim
-
Skor Integritas Merosot, Kutim Tegaskan Komitmen Perbaiki Tata Kelola
-
Kukar Pangkas Anggaran Seremonial demi Pembangunan dan Sinergi dengan IKN
-
Mahulu Gaet Akademisi Rumuskan Kebijakan Hijau Berkelanjutan
-
Pemkot Samarinda Mediasi Tunggakan RSHD, Nilai Utang Capai Rp 30 Miliar