SuaraKaltim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemerintahan setempat untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024 nanti.
"Pesan itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah, di Istana Negara," kata Akmal Malik, melansir dari ANTARA, Selasa (31/10/2023).
Ia mengungkapkan, ada 7 pesan Presiden Jokowi pada rakor yang diikuti penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota seluruh Indonesia. salah satunya terkait netralitas ASN pada pesta demokrasi baik pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu legislatif.
"Presiden Jokowi telah menjelaskan bagaimana kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja akibat dari perang Rusia-Ukraina dan invasi Israel ke Palestina. Yang tentunya berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," jelasnya.
Ia menyebut, pesan pertama semua kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi, kendalikan stabilitas harga bahan pokok dan memperhatikan ketimpangan yang terjadi. Jika perlu, lakukan intervensi di lapangan.
Kedua, terkait persoalan La Nina yang melanda Indonesia, Pemda diminta melakukan koordinasi jika daerahnya berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan pihak terkait. Ketiga, Presiden Jokowi meminta agar investasi di daerah semua dipermudah, terutama perizinan agar dipercepat prosesnya.
“Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat memberikan stimulus ekonomi dan sosial, bisa melakukan kegiatan pasar murah atau operasi pasar bagi masyarakat,” sebutnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini menambahkan, arahan Presiden selanjutnya adalah pemerintah daerah diminta mengoptimalkan program persoalan stunting, kemiskinan ekstrem dan hilirisasi produk-produk yang ada.
Selanjutnya, pada tahun-tahun politik ini pemda diminta untuk mendukung KPU, Bawaslu dan paling utama tidak memihak siapapun, serta memastikan semua ASN dapat menjaga netralitas.
Terakhir, Presiden Jokowi yang didampingi Mendgari Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, meminta pemerintah daerah tetap menjaga kerukunan umat beragama.
“Sebentar lagi kita akan coba menindaklanjuti. Saya akan kumpulkan semua OPD secepatnya untuk menindaklanjuti tujuh arahan Presiden tersebut,” lugasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Pegadaian Imbau Nasabah Tetap Tenang, Likuiditas Tabungan Emas Aman dan Terjamin
-
Menteri PKP Apresiasi Kontribusi BRI dalam Menyukseskan Program Perumahan Rakyat
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Kaltim Tetapkan Status Siaga Bencana
-
3 Mobil Bekas 7-Seater Harga 50 Jutaan, Tangguh buat Perjalanan Jauh
-
Meningkat, Kaltim Sukses Produksi 270 Ribu Ton Padi pada 2025