SuaraKaltim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemerintahan setempat untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024 nanti.
"Pesan itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah, di Istana Negara," kata Akmal Malik, melansir dari ANTARA, Selasa (31/10/2023).
Ia mengungkapkan, ada 7 pesan Presiden Jokowi pada rakor yang diikuti penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota seluruh Indonesia. salah satunya terkait netralitas ASN pada pesta demokrasi baik pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu legislatif.
"Presiden Jokowi telah menjelaskan bagaimana kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja akibat dari perang Rusia-Ukraina dan invasi Israel ke Palestina. Yang tentunya berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," jelasnya.
Ia menyebut, pesan pertama semua kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi, kendalikan stabilitas harga bahan pokok dan memperhatikan ketimpangan yang terjadi. Jika perlu, lakukan intervensi di lapangan.
Kedua, terkait persoalan La Nina yang melanda Indonesia, Pemda diminta melakukan koordinasi jika daerahnya berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan pihak terkait. Ketiga, Presiden Jokowi meminta agar investasi di daerah semua dipermudah, terutama perizinan agar dipercepat prosesnya.
“Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat memberikan stimulus ekonomi dan sosial, bisa melakukan kegiatan pasar murah atau operasi pasar bagi masyarakat,” sebutnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini menambahkan, arahan Presiden selanjutnya adalah pemerintah daerah diminta mengoptimalkan program persoalan stunting, kemiskinan ekstrem dan hilirisasi produk-produk yang ada.
Selanjutnya, pada tahun-tahun politik ini pemda diminta untuk mendukung KPU, Bawaslu dan paling utama tidak memihak siapapun, serta memastikan semua ASN dapat menjaga netralitas.
Terakhir, Presiden Jokowi yang didampingi Mendgari Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, meminta pemerintah daerah tetap menjaga kerukunan umat beragama.
“Sebentar lagi kita akan coba menindaklanjuti. Saya akan kumpulkan semua OPD secepatnya untuk menindaklanjuti tujuh arahan Presiden tersebut,” lugasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Wamendagri Dorong Kepala Daerah Bangun Ekosistem Inovasi Berbasis Riset
-
DPR Dukung Pemerataan Jalan di Kaltim, Dorong Akses Mudah Menuju IKN
-
TNI AU Naik Kelas, A400M Bawa Indonesia ke Liga Mobilitas Strategis Regional
-
Gibran Dorong Percepatan Pembangunan Papua Lewat Dua Lembaga Khusus
-
Cak Imin: Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Dimulai Akhir Tahun Ini