PKS Tegas Tolak IKN Pindah di Kaltim, Pengamat Unmul: Bisa Jadi Akan Ada Peralihan Suara

SuaraKaltim.id - Belum lama ini, pernyataan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dengan tegas menolak kepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan. Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman menilai, PKS memiliki alasan tertentu dalam mengeluarkan pernyataan itu. 

Budiman menyebut, tampaknya PKS hendak meningkatkan elektabilitasnya secara nasional. Di Kaltim, jumlah pemilih hanya sekitar 2 juta. Artinya, jika hampir seluruh warga Kaltim tak memilih PKS, PKS tetap punya tabungan suara di provinsi lain. 

“Logikanya begini, pemilih di Kaltim itu kan hanya sekitar 2 juta. Artinya, dari sisi jumlah pemilih, meskipun misalnya digabung se-Kaltim dan warganya tidak memilih PKS, mereka masih tetap punya tabungan suara di provinsi lain,” ungkapnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (29/11/2023).

Tabungan suara yang dimaksud Budiman itu, PKS masih tetap bisa mendulang suara di provinsi-provinsi yang jumlah pemilihnya jauh lebih banyak dibanding Kaltim.

Misalnya seperti di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia mengatakan, provinsi-provinsi itu memiliki puluhan juta pemilih. 

“Misalnya, ketika PKS sudah melakukan penelitian bahwa sebagian besar warga Jakarta dan Jawa lainnya tetap ingin mempertahankan ibu kota di Jakarta, maka dari sisi kalkulasi suara, itu lebih menguntungkan PKS secara nasional dibandingkan misalnya PKS memerhatikan suara di Kaltim,” sambung Budiman. 

Artinya, ujar Budiman, suara di Kaltim dikorbankan untuk mendapat suara terbanyak. Sebagai informasi, jaringan media ini juga sempat menghubungi Ketua DPW PKS Kaltim, Dedi Kurniadi.

Tujuannya, untuk dimintai tanggapan terkait pernyataan PKS pusat mengenai penolakan perpindahan IKN pada 27 November dan 28 November 2023. Namun sama sekali tak ada respons. Saat dihubungi melalui sambungan telepon juga tidak dapat terhubung.

Kemudian, Juru Bicara atau Humas DPW PKS Kaltim, Abdul Rohim juga sempat dihubungi untuk dimintai tanggapan yang sama pada 28 November 2023. Namun yang bersangkutan juga tidak memberikan respons apapun. 

Baca Juga: Akmal Malik Ungkap Strategi untuk Tingkatkan Potensi Ekonomi di Sekitar IKN

Di satu sisi, Budiman memaklumi ketika DPW PKS Kaltim enggan berkomentar mengenai penolakan PKS pusat terhadap IKN. Menurut Budiman, hal itu akan berkaitan dengan elektabilitas dan merugikan PKS Kaltim secara elektabilitas. 

“Di sisi lain, saya memaklumi DPW PKS Kaltim tidak mau berkomentar (soal penolakan PKS terhadap IKN). Itu berkaitan dengan elektabilitas mereka di Kaltim,” ujar Budiman lagi.

Apalagi, ujar Budiman, elektabilitas PKS Kaltim akan semakin dipertaruhkan jika terjadi gejala penolakan terhadap calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Bisa pula jika ada penolakan terhadap PKS untuk tidak dipilih di Pemilu 2024. 

“Pernyataannya kan jelas. Anies sudah menyebutkan, Muhaimin sudah menyebutkan. Presiden PKS juga sudah menyebutkan. Jika diamati, untuk menang dari sisi jumlah suara di Jakarta dan Jawa, itu menguntungkan yang membuat pernyataan dengan cara menarik simpati dari mereka yang tidak rela ibu kota pindah ke Kaltim,” tambah Budiman. 

Dijelaskan Budiman, PKS pasti sudah mengidentifikasi hal-hal seperti ini dan telah memperhitungkan untung-ruginya. Jadi, ketika ada pernyataan yang berpotensi menimbulkan keuntungan, PKS dipastikan akan mengambil kesempatan tersebut. 

“Iya (PKS Kaltim melakukan prinsip kehati-hatian). Apalagi kalau ditarik ke belakang, ada perpindahan kader PKS ke Partai Gelora. Kan ada kemungkinan di Kaltim ini enggak ada harapan karena suara terbagi setelah Gelora muncul. Kalau kondisinya begitu, tambah tidak dihitung suara Kaltim,”  ujar Budiman lagi.